JAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengatakan, pidato Surya Paloh di Universitas Brawijaya beberapa waktu lalu merupakan sebuah bentuk kritik terhadap
Tag: Willy Aditya
Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran Resmi Nahkodai NasDem Sumbar
JAKARTA (Kastanews.com)- Wali kota Padang Panjang bergelar Datuak Paduko Malano, H. Fadly Amran resmi menjadi nahkoda DPW NasDem Sumbar. SK pengangkatan yang ditandatangani langsung Ketua
UU TPKS Bisa Digunakan Tanpa Aturan Turunan
JAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menegaskan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah bisa
Baleg DPR Ditunjuk Lanjutkan Pembahasan RUU TPKS
KASTANEWS.ID, JAKARTA: Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Willy Aditya mengatakan, rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI telah menunjuk Badan Legislasi
Indonesia Lahir dari Perjuangan para Dokter, Kenapa Kuliah Kedokteran Mahal
KASTANEWS.ID, JAKARTA: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan tetap menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari Pemerintah terkait revisi UU Pendidikan Kedokteran yang telah disahkan sebagai
Presiden Jokowi Minta RUU TPKS Dipercepat Prosesnya
KASTANEWS.ID, JAKARTA: Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Willy Aditya menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi terkait isu kekerasan seksual. Dia mengapresiasi
RUU TPKS Tidak Melegalisasi Seks Bebas dan LGBT
KASTANEWS.ID, JAKARTA: Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dipastikan tidak akan melegalkan praktik seks bebas serta perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT)
NasDem Usulkan Ambang Batas Parlemen 7,5%
JAKARTA, 14 Januari 2020: KETUA DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan pihaknya menyambut baik usulan yang hendak menaikkan ambang batas masuk parlemen menjadi 5 persen
160 WNI Terancam Hukuman Mati
JAKARTA, 26 Desember 2019: Sekitar 165 warga negara Indonesia (WNI) yang ada di berbagai negara terancam hukuman mati karena berbagai kasus. Pemerintah perlu memperbaiki sistem
Terkait Uighur DPR Bela NU dan Muhammadiyah
JAKARTA, 17 Desember 2019: Pemberitaan mengenai dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis minoritas Muslim Uighur kembali menghangat di Tanah Air. Hal ini menyusul munculnya
