BANDA ACEH (Kastanews.com)- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menyoroti kinerja sejumlah perusahaan BUMN. Diantaranya PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang terus merugi, padahal luas lahan sawitnya mencapai 23.000 hektar.
Menurutnya, ada kesalahan dalam sistem manajemen perusahaan pelat merah itu. Oleh karena itu, Rudi meminta pihak PTPN I untuk mencari tahu penyebab kerugiannya, apalagi di tengah harga Tandan Buah Segar (TBS) yang kembali menggeliat.
Hal tersebut dikemukakan Rudi usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, Direksi PT PTPN III (Persero) (Holding), Direksi PT PTPN I, Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Direksi PT Hutama Karya (Persero), Direksi PT Adhi Karya (Persero), Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, di Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/8).
“Bagaimana manajemen mereka (PTPN I) ini. Saya lihat dan saya duga ada ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi ataupun administrasinya, karena pembandingnya adalah swasta. Yang swasta saja punya lahan, misalnya 10 hektar sampai 100 hektar, mereka untung, kenapa mereka (PTPN I) dengan luas lahan 23.000 hektar kok rugi? Itu yang kita sorot dan kita minta jawaban dari mereka,” tandas Rudi.
Rudi juga menyoroti kinerja PT Adhi Karya yang belum maksimal dalam meraup keuntungan. Perusahaan pelat merah yang dipimpin Direktur Utama Entus Asnawi Mukhson itu telah menjalankan proyek bernilai triliunan rupiah, namun hanya bisa untung bersih sebesar Rp36 miliar pada tahun 2021. Ia pun menduga terdapat laba dan keuntungan perusahaan yang tidak dimasukkan ke laporan keuangan.
“Mereka punya aset yang sudah puluhan triliun, tapi untungnya Rp36 miliar, sementara BUMN yang lain bisa mencapai (untung) ratusan miliar. Apakah juga termasuk KSO (kerja sama operasi) dengan perusahaan swasta yang banyak dilakukan Adhi Karya, laba dan pendapatannya tidak dimasukan ke laba perusahaan? Sehingga dicantumkan di neraca laba dan rugi Adhi Karya dalam tahun 2021 hanya memperoleh laba Rp36 miliar?” tanya Rudi.
Rudi menyarankan agar BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI serius dalam mengelola aset negara, dimana aset-aset ini milik rakyat, dan negara butuh deviden pajak dari BUMN untuk membiayai operasional negara.
“Juga untuk biaya gaji seluruh instansi dan infrastrukturnya. Jadi kalau BUMN merugi, negara ini pakai apa nanti ya bayar utangnya? (negara) bisa kolaps,” pesan Legislator Dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu.
Terakhir, Rudi meminta agar harga pupuk yang diproduksi perusahaan BUMN menjadi murah dan mudah didapat oleh petani. Mengingat, saat ini masyarakat susah menjangkau pupuk yang murah dan mudah.
“Jadi kita minta ke Pupuk Indonesia, agar bisa pupuk subsidi juga yang terjangkau dan stoknya ada. sekarang ini masalah mereka kesulitan dengan harga mahal dan stoknya tidak ada,” pungkasnya. (rls/*)
