TERNATE, 17 April 2020: Daftar Urusan Rencana Kegiatan (DURK) masih harus dirapatkan yang mengakibatkan terhambatnya pencairan Dana Bagi Kelurahan.
“Kasihan para lurah tidak bisa maksimal. Padahal lurah memiliki peran besar dalam situasi seperti sekarang ini,” ujar Nurlaela Syarif, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (17/4).
Sejauh ini, Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate secara internal berkomitmen mendorong percepatan penanganan covid 19 di Kota Ternate dengan cara keterwakilan anggota Fraksi NasDem turun langsung di lapangan melihat persoalan. Bahkan, tambah Nurlaela, Fraksi NasDem juga membuka pos pengaduan warga untuk memberi masukan penguatan kepada Pemkot Ternate. Tampaknya upaya memberdayakan kelurahan di Kota Ternate lewat program Kelurahan Siaga Covid 19, belum maksimal.
Menurut Nurlaela, langkah koordinasi Pemkot sudah dilakukan dalam upaya membentuk Kelurahan Siaga Covid 19, akan tetapi hasil implementasi di lapangan dari pantauan di Dapil Ternate Tengah masih lemah.
Nurlaela melihat para Lurah, RT dan RW masih terkendala dengan alokasi anggaran Dana Kelurahan yang sampai saat ini belum dicairkan, karena alasan harus merubah menu kegiatan (DURK).
“Ini kerja kedaruratan, bukan mau tabrak aturan tapi jika bisa dipercepat langkahnya jangan terkendala hanya urusan birokratif. Rubah DURK itu musti berapa lama, maka Fraksi NasDem Kota Ternate meminta Bagian Pemerintahan harus ikut berperan aktif membantu para camat dan lurah di lapangan,” tegas Nurlaela.
Sejauh ini Nurlaela bersyukur ada kesadaran warga meski belum menyeluruh tapi mulai terbangun. Inisiatif lurah dan jajaran RT mulai kreatif membangun kesadaran Babari (Gotong Royong) dengan membangun pos penjagaan di pintu masuk warga.
Salah satu dari hasil pengamatannya di RT 09/04 Kelurahan Marikrubu, inisiatif ini dilakukan oleh Ketua RT yang meminta warganya membangun pos penjagaan dan sumber pendanaan dari sumbangan warga.
“Akhirnya dibangunlah pos jaga, buat tempat cuci tangan, buat portal pintu masuk, pengadaan wifi, lampu di pos, air PDAM dan lain lain. Semua atas dasar sumbangan warga, dan nanti para pemuda akan turut serta menjaga masuk orang dengan cara mendata karena di RT mereka banyak kos-kosan,” papar Nurlaela.
Nurlaela yang juga seorang dosen itu meminta agar langkah preventif secara babari ini perlu segera didukung Pemkot.
“Kasihan, masa lurah musti kase bajalang (mengajukan) proposal minta bantuan ke pengusaha atau warga. Situasi krisis ini pelaku usaha juga kena dampak, masyarakat juga kena dampak, Doi APBD (Anggatan APBD) itu dimana? Apalagi ada dana peruntukan untuk kelurahan, segera cairkan agar lurah bisa maksimal melindungi warganya dengan memperketat penjagaan pintu masuk kampung siaga masing-masing. Jika stimulan Dana Kelurahan ada tambahan dengan Babari atau partisipasi bersama, maka akan sangat maksimal,” pungkas Nurlaela.(*)
