NasDem Minta Ada Diskresi Klaim BPJS ke RS di Papua

NasDem Minta Ada Diskresi Klaim BPJS ke RS di Papua

JAYAPURA (Kastanews.com)- Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jayapura, Papua dengan tujuan merumuskan solusi dari berbagai aspirasi dan harapan, terutama di bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan dengan memperhatikan konteks kekhususan dan kearifan lokal.
“Kita membahas aspek kesehatan, tentang keterbatasan fasilitas kesehatan, tingkat kesehatan dan kematian ibu dan anak Orang Asli Papua (OAP) dibandingkan dengan non OAP, penurunan stunting, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keberadaan dokter dan nakes hingga soal penanganan pandemi Covid-19,” kata anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi seusai Kunjungan Kerja Komisi IX DPR di Jayapura, Papua, Selasa (12/7).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) tersebut mengatakan, tingkat kematian ibu dan anak saat persalinan masih tinggi di Provinsi Papua.
“Sampai saat ini tingkat kesehatan ibu dan bayi Orang Asli Papua lebih rendah dibandingkan non OAP. Dan tingkat kematian ibu dan bayi OAP masih sangat tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia,” urainya.
Nurhadi menambahkan, dalam konteks kekhususan Papua berkaitan dengan JKN, idealnya memiliki standar yang berbeda dengan wilayah lainnya.
“Bila melihat Papua lebih dekat seperti ini, idealnya standart pembayaran klaim BPJS ke RS harus dibedakan dengan wilayah lainnya karena fasilitas kesehatannya masih terbatas dan kondisi wilayahnya juga masih sulit dijangkau. Jadi harus ada diskresi khusus,” tambahnya.(RO/Dis/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.