JAKARTA (Kastanews.com)- Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi tanggapan terkait keikutsertaan Timnas Israel U-20 di Piala Dunia U-20 2023 Indonesia. Dia menegaskan olahraga seharusnya tidak terbelenggu dengan politik.
Israel menjadi salah satu dari 16 negara yang saat ini telah mengamankan tiket ke Piala Dunia U-20 2023. Masih ada delapan negara lagi yang akan ikut serta. Turnamen sepak bola kelompok umur itu nantinya akan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Hadirnya Israel sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra.
Ini karena Israel terus terlibat konflik dengan Palestina. Sementara Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Palestina. Selain itu Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Meski demikian, Erick meminta semua itu dikesampingkan terlebih dahulu. Menteri BUMN itu mengatakan Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama baiknya kepada negara kontestan lain di Piala Dunia U-20 2023.
Itu termasuk Israel. “Begini, konteks politik dan olahraga, itu menjadi bagian daripada kejadian yang ada di seluruh dunia,” ucap Erick, di Jakarta, Rabu (1/3/2023).
“Saya rasa, kita sebagai tuan rumah harus menyiapkan sebaik mungkin untuk tim mana pun yang bermain, harus kita siapkan,” lanjutnya.
Permitaan ini disampaikan erick karena Indonesia sedang menargetkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade.
Eric tak ingin peluang Indonesia untuk menggelar dua ajang bergengsi itu rusak hanya karena tidak bisa menjadi tuan rumah yang ramah di Piala Dunia U-20 2023. “Kalau misalnya kita tidak bisa melayani tim peserta dari negara manapun, bagaimana kita bisa melakukan yang namanya Piala Dunia,” lanjutnya.
Erick ingin olahraga tidak terbelenggu oleh politik. Dia juga menjelaskan PSSI telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kemenko Polhukam demi kelancaran Piala Dunia U-20 2023. “Khususnya buat beberapa negara yang kita mungkin ada hubungan atau isu diplomatik, tentu kita akan mengelola secara hubungan dengan luar negeri,” ungkapnya.
“Kita sudah melibatkan Kemenlu dan Kemenpolhukan untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga kesempatan mimpi kita menyelenggarakan Piala Dunia sirna atau pun mimpi kita ingin menyelenggarakan Olimpiade juga harus sirna karena semua kita terbelenggu dengan politiknya bukan event olahraganya.”
“Tentu konsekuensinya harus kita jaga dengan baik-baik. Dan karena itu kita melakukan kerja sama dengan banyak pihak termasuk pemerintah Kemenlu dengan juga Kemenkopolhukam,” pungkas pengusaha berusia 52 tahun itu.(rah)
