TOKYO (Kastanews.com)- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmad Gobel, mengumpulkan para pengusaha Jepang yang berhimpun di organisasi Keidanren (Federasi Bisnis Jepang). Gobel menjelaskan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Para pengusaha Jepang tidak perlu ragu untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN ini,” ujar Gobel di Tokyo, Jepang, Selasa (28/2).
Gobel menyampaikan itu dalam pertemuan delegasi Indonesia dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam organisasi Keidanren. Dari Indonesia, selain Gobel, juga hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Sedangkan anggota DPR yang hadir adalah Ary Egahni Ben Bahat dari Fraksi Partai NasDem, Novita Wijayanti dan Kamrussamad dari Gerindra. Delegasi didampingi Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi.
Dalam kesempatan tersebut Gobel mengatakan, pemindahan dan pembangunan IKN mendapat dukungan penuh dari DPR RI, baik berupa dukungan regulasi, politik, maupun penganggaran. Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara itu untuk memperbaiki tata kelola wilayah yang modern, berkelanjutan, dan bisa menjadi acuan bagi pengelolaan wilayah lainnya di Tanah Air.
Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo tersebut menambahkan pemangku kepentingan turut belajar dari pengalaman pandemi 2020. Saat itu, banyak masyarakat kesulitan karena ekonomi yang tidak merata antardaerah.
“Oleh karena itu, pasca-Covid-19 suatu momentum, Presiden ingin mendorong pemerataan ekonomi,” katanya.
Gobel juga mengatakan, ide pemindahan Ibu Kota Negara dimunculkan Presiden Sukarno maupun Presiden Soeharto. Saat itu, Sukarno menimbang sejumlah wilayah, salah satunya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedangkan Soeharto menimbang pemindahan ke Jonggol, Jawa Barat.
Kini, ide tersebut diwujudkan Presiden Joko Widodo dengan memilih Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ke Kalimantan Timur itu, katanya, akan memiliki dampak yang luas. Pertama, akan menciptakan pemerataan ekonomi, khususnya untuk wilayah timur Indonesia, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Selama ini, pembangunan lebih berkembang di Sumatra, Jawa, dan Bali.
Kedua, mengurangi beban demografi, ekologi, dan sosial wilayah Jakarta dan Jawa. Jakarta sudah terlalu padat. Kepadatan penduduk Jakarta adalah 15.978 jiwa/km2. Jawa Barat yang menjadi tetangganya memiliki kepadatan penduduk 1.379 jiwa/km2. Sedangkan rata-rata nasional Indonesia, kepadatan penduduknya hanya 142 jiwa/km2.
Kepadatan penduduk di Jakarta memiliki dampak terhadap polusi udara, polusi air, dan juga polusi suara. Angka kriminalitas dan segala permasalahan sosial lainnya juga tinggi.
Ketiga, pemindahan ibu kota itu akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Selama ini pertumbuhan ekonomi berpusat di kota-kota besar di Jawa dan Sumatra. Dengan pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Gorontalo yang menjadi kampung halaman saya akan menjadi salah satu provinsi yang akan terdampak oleh pemindahan ibu kota ini. Dan pada 2045, saat berusia 100 tahun, Indonesia sudah harus menjadi negara yang maju dan makmur. Pemindahan IKN ini akan mempercepat tercapainya tujuan tersebut,” pungkasnya. (rls/*)
