PANGKALPINANG (Kastanews.com): Investasi adalah salah satu komponen yang berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Postur APBN selalu mendorong konsumsi dan investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata yang dibacakan tenaga ahlinya, Robert Aritonang, dalam sosialisasi kerja sama dengan Kementerian Investasi yang mengambil tema ‘Diseminasi Satgas Percepatan Investasi dan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2022’, di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (7/9).
Dalam paparannya Bang Tyo, begitu sapaan akrab Zuristyo Firmadata mengungkapkan, adanya Satgas Percepatan Investasi bentukan Kementerian Investasi bisa menyelesaikan hambatan investasi serta membantu merealisasikan target investasi sesuai rencana.
“Selain menyelesaikan investasi yang mangkrak, Satgas Percepatan Investasi juga menetapkan prioritas proyek berdasarkan kriteria yang ditentukan. Yaitu rencana investasi yang mendorong substitusi impor atau berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Legislator NasDem itu menambahkan, kendala utama yang menjadi penghambat capaian investasi adalah aturan yang tumpang tindih, ego sektoral masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, sehingga menyebabkan terhambatnya beberapa target investasi.
Menurut data Kementerian Investasi, terdapat investasi mangkrak senilai Rp708 triliun terhitung dari tahun 2019 dan sudah terselesaikan sebesar Rp580 triliun lebih atau 78% hingga saat ini.
“Tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mendorong realisasi investasi agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas,” tandas Zuristyo.
Pada 2021, pemerintah melalui Kementerian Investasi menargetkan investasi sebesar Rp900 triliun. Dengan target tersebut, realisasi investasi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp901,0 triliun atau 100,1% dengan serapan tenaga kerja sebanyak 1.207.893 dari 133.258 proyek.
Investasi tersebut tersebar di luar Pulau Jawa sebesar Rp468,2 triliun atau 52,0% dan di Pulau Jawa sebesar Rp432,8 triliun atau 48,0%. Dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp454 triliun atau 50,4% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp447 triliun atau 49,6 %.
Sedangkan target investasi pada tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. Sepanjang Januari-Juni sudah terealisasi Rp584,6 triliun atau 48,7% dari target.
Zuristyo menambahkan, terealisasinya investasi akan menjadi peluang bagi pelaku usaha UMKM. Akan tetapi, sebagian besar UMKM di Indonesia belum mendapat legalitas berusaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Oleh karena itu, target pemerintah untuk memberikan legalitas berupa NIB kepada sebanyak mungkin pelaku usaha UMKM melalui sistem Online Single Submission (OSS) harus segera terealisasi,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Kepulauan Bangka Belitung itu.
Dengan begitu, UMKM dapat memperoleh akses permodalan baru, termasuk dari kerja sama dengan para investor yang dapat menjadikan UMKM lebih maju dan berperan maksimal sebagai salah satu pilar ekonomi baru.(rante/dis/*)
