JAKARTA (Kastanews.com): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L. Hamzah, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya fokus pada target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun juga memastikan kesehatan, kelestarian serta keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
“Ini juga penting bagi ekologi dan nelayan itu sendiri. Kami mencatat bahwa rencana pungutan PNBP yang dilakukan KKP justru memicu atau menimbulkan konflik di tingkat tapak (unit paling dasar), terutama dalam penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur,” ujar Sulaeman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/9).
Sulaeman menegaskan, kondusivitas nelayan dalam bekerja perlu diperhatikan. Infrastruktur dan SDM perlu disiapkan untuk menjalankan kebijakan penangkapan ikan terukur yang akan dimulai 2024.
Legislator dari dapil Papua ini meminta KKP melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap aturan turunan penangkapan ikan terukur.
Menurut dia, KKP juga harus secara transparan menjelaskan terkait dengan pendistribusian kuota penangkapan ikan per kapal di pelabuhan pangkalan.
“Kami juga meminta agar KKP memitigasi dinamika dan dampak yang akan terjadi atas penerapan kebijakan tersebut sehingga kebijakan ini dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sulaeman menegaskan, KKP harus terus mendorong program dan kegiatan yang benar-benar berdampak pada keberlanjutan usaha yang dilakukan nelayan, baik perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya.
Ia memberikan contoh program pembuatan pakan mandiri bagi pembudidaya ikan, karena pakan adalah komponen utama dalam kegiatan budidaya yang saat ini harganya sangat mahal.(dis/*)
