YOGYAKARTA (Kastanews.com): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Subardi menegaskan, kritik kampus kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran cawe-cawe dalam Pemilu 2024 adalah bentuk keterlibatan demokrasi secara terhormat. Namun sayang, justru banyak isu miring ditujukan pada kampus-kampus tersebut.
“Itu bentuk partisipasi sekaligus gugatan kepada pemerintah agar menjalankan demokrasi secara terhormat. Apa yang disuarakan kaum intelektual itu mewakili keprihatinan rakyat,” ungkap Subardi di Yogyakarta, Jumat (9/10).
Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan hampir seluruh perguruan tinggi negeri mengeluarkan petisi kepada Presiden Jokowi lantaran tindakannya melenceng dari etika berdemokrasi. Tindakan yang tak bisa ditoleransi itu di antaranya menegaskan keberpihakan pada calon tertentu, pencalonan anaknya melalui jalur MK dan penyaluran bantuan sosial yang semakin gencar.
Menurutnya partisipasi publik tak bisa dihalang-halangi dan tak boleh diabaikan menjelang pemilu. Ketua DPW NasDem DI Yogyakarta itu mendesak pemerintah memperhatikan tuntutan sivitas akademika yang kian kecewa atas demokrasi yang diacak-acak. Praktik ketidaknetralan akan semakin besar bila pemerintah tidak menyadari berbagai tuntutan itu.
“Di saat demokrasi partisipatif semakin kuat, pemerintah semakin terbuka menampilkan keberpihakannya. Ini kontra demokrasi. Maka kita ingatkan terus agar pemerintah berhenti berpihak. Kita ingin demokrasi yang berkualitas,” jelas Mbah Bardi, sapaan akrab Subardi.
Dia menyatakan Pemilu 2024 merupakan pemilu pascareformasi yang penuh dengan pelanggaran etika, sebut saja dari hakim Mahkamah Konstitusi hingga KPU sebagai penyelenggara pemilu. Masifnya seruan moral dari berbagai universitas merupakan bentuk partisipasi publik di tengah kebuntuan nurani pemerintah.
“Kita menganut sistem demokrasi partisipatif, bukan demokrasi sentralistik yang dikendalikan pemerintah. Jangan abaikan partisipasi atau kontrol publik. Sejarah mencatat, pemerintah yang mengecewakan rakyatnya akan dikalahkan oleh kekuatan pro demokrasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan situasi politik akhir-akhir ini kian memanas dan berpotensi melemahkan kemandirian memilih. Subardi meminta masyarakat memilih pemimpin dengan mengikuti kehendak nurani. Penentuan suara rakyat tidak boleh diintimidasi dan tidak boleh dipaksa.
“Situasi sekarang tidak boleh dianggap normal. Saya mengajak masyarakat berani bersikap, memilih dengan nurani, memilih pemimpin yang berkualitas, yang mengedepankan moralitas dalam berdemokrasi,” tegasnya. (rls/*)
