Menhub Budi Tawarkan Peningkatan Kerja Sama Penerbangan Haji Hingga Pariwisata

Menhub Budi Tawarkan Peningkatan Kerja Sama Penerbangan Haji Hingga Pariwisata

JAKARTA (Kastanews.com)- Melanjutkan kunjungan kerjanya ke Asia Selatan dan Timur Tengah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba di Arab Saudi dan bertemu sejumlah pihak di Mekkah, Jeddah dan Riyadh, Minggu (18/12).

Dalam pertemuan tersebut, Menhub menawarkan peningkatan kerja sama di sektor penerbangan untuk haji, umroh, dan pariwisata yang diharapkan dapat memulihkan kembali industri penerbangan dan perekonomian masyarakat setelah terdampak pandemi.

Setiba di Arab Saudi, Menhub disambut oleh Wakil Menteri Transportasi Arab Saudi Saad bin Abdul Aziz Al-Khalab. Kemudian Menhub bertemu dengan Menteri Umroh dan Haji Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah, Menteri Transportasi dan Logistik Arab Saudi Saleh Al-Jasser, dan Direktur Jenderal Saudi Airlines Ibrahim-Al Omar. Selain itu, Menhub juga bertemu dengan mantan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Muhammad Saleh Banten.

Saat bertemu dengan kedua Menteri Arab Saudi, Menhub menceritakan terkait penerbangan Umrah melalui Bandara Kertajati, Jawa Barat, yang telah berlangsung secara reguler, dan mengapresiasi dukungan pemerintah Arab Saudi yang telah membantu memberikan slot penerbangan umroh kepada Indonesia melalui Bandara Kertajati.

“Saat ini Garuda Indonesia dan Lion Air sudah beroperasi. Kedepan kami mendorong Saudi Airlines untuk dapat melayani penerbangan umroh dari dan ke Kertajati. Pada tahun 2023, kami akan jadikan Bandara Kertajati sebagai embarkasi Haji,” ucap Menhub.

Sedangkan, pihak Arab Saudi menawarkan Bandara Thaif sebagai poin untuk penerbangan haji dari Indonesia. Hal tersebut ditawarkan dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan kloter penerbangan jamaah haji di Bandara Jeddah dan Madinah, serta dapat mengurangi masa tinggal jamaah Haji di Arab Saudi sehingga dapat menekan biaya haji.

Menhub mengatakan, kerjasama bilateral kedua negara di sektor penerbangan sudah terjalin sejak lama yaitu pada tahun 15 Desember 1988, melalui penandatanganan perjanjian hubungan udara RI – Arab Saudi.

Yang dilanjutkan dengan penandatanganan MoU yang mengatur hak-hak angkutan udara pada tahun 2017, dimana Indonesia membuka penerbangan penumpang dan kargo di sejumlah bandara di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar, Solo, Balikpapan dan Palembang. Sementara, Arab Saudi membuka penerbangan penumpang dan kargo di  sejumlah bandara di Jeddah, Riyadh, Dammam, Madinah, dan Taif.

Sebelum pandemi, maskapai dari Arab Saudi yaitu Saudi Airlines telah melakukan penerbangan dari Arab Saudi ke sejumlah Bandara di Indonesia yaitu Soekarno Hatta, Juanda Surabaya, dan Kualanamu Medan.  Namun sejak pandemi Arab Saudi hanya melakukan penerbangan ke Bandara Soekarno Hatta. Sementara itu, sejumlah maskapai nasional juga telah melakukan penerbangan ke Arab Saudi melalui maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air.

“Pihak Arab Saudi menyampaikan beberapa keinginan. Mereka menginginkan untuk menambah slot penerbangan ke Bandara Soekarno Hatta. Selain itu, mereka juga ingin melayani  penerbangan ke Denpasar, Bali dan Surabaya. Mereka juga menginginkan dibukanya poin ke Yogyakarta. Tentu ini menjadi peluang yang baik bagi pemulihan industri penerbangan, pariwisata, maupun penyelenggaraan haji dan umroh,” ujar Menhub.

Atas permintaan tersebut, Menhub meminta Dirjen Perhubungan Udara untuk membahas secara detail dan teknis dengan Dirjen Perhubungan Udara Arab Saudi (GACA), menyesuaikan dengan perjanjian bilateral yang berlaku.

“Kami juga berkeinginan agar Pemerintah Arab Saudi membuka hak angkut kelima untuk Indonesia, agar maskapai Indonesia dapat membuka paket wisata dengan umrah,” tutur Menhub.

Kemudian, saat bertemu dengan pimpinan Saudi Airlines, Menhub juga mengajak maskapai asal Arab Saudi tersebut untuk melayani penerbangan ke 10 destinasi wisata prioritas seperti: Danau Toba, Tanjung Kelayang, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Wakatobi, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, Kepulauan Seribu, dan Tanjung Lesung.

“Maskapai Saudi dapat beroperasi secara langsung melalui perjanjian bilateral layanan angkutan udara yang ada, atau melalui kerja sama dengan maskapai penerbangan Indonesia,” kata Menhub.

Turut hadir dalam pertemuan ini Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, Dirut AP II Muhammad Awaluddin, dan jajaran Kemenhub. (GD/RDL/LS/HT)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *