JAKARTA, 2 September 2021 : Presiden Joko Widodo mengeluhkan data Covid-19 di Indonesia tidak ada sinkronisasi antara pusat dan daerah.
Hal ini disampaikan Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan dalam diskusi virtual, Kamis (2/9/2021).
Menurutnya, Presiden Jokowi beberapa kali mempertanyakan tentang kevalidan data Covid-19 yang dilaporkan dari setiap daerah. Sebab, data yang dimuat dari daerah berbeda dengan data dari pusat.
“Misalnya contoh orang ngomong dari data, tidak usah LaporCovid-19, presiden saja ngeluh soal data kok, jadi presiden itu nanya berkali-kali, ‘kok bisa sudah satu tahun lebih data gak beres-beres’, itu pernyataan pak presiden langsung dalam rapat kabinet,” ujar Abetnego, Kamis (2/9/2021).
Lebih lanjutnya, Abetnego menjelaskan bahwa data pandemi Covid-19 menentukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana non-alam seperti wabah penyakit di masa yang akan datang.
“Bagaimana jumlah kasus aktif, kematian, positivity rate, BOR dan seterusnya, ini menjadi indikator yang dibahas dalam menuju endemi ini, itu dipikirkan,” jelas Abetnego.
Sementara, ia menyebutkan bahwa salah satu tantangan dalam penanganan pandemi Covid-19 yakni desentralisasi atau otonomi daerah yang menghasilkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron.
“Ini yang menjadi tantangan, dalam konteks kebencanaan pandemi Covid-19 memang banyak ad-hoc nya, juga banyak terjadi desentralisasi yang mengintervensi, kita tahu dalam konsep bernegara kita desentralisasi itu keputusan final otonomi daerah,” tutur Abetnego.
Sebelumnya, pendataan pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga bisa menampilkan data langsung atau real time, karena banyak kasus yang belum dilaporkan oleh daerah atau masalah teknis lainnya.
Diketahui, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 4.089.801 orang Indonesia, kini masih terdapat 196.281 kasus aktif, 3.760.497 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 133.023 jiwa meninggal dunia. (Safarianshah)
