KASTANEWS.ID, JAKARTA: Taufik Basari menyayangkan tindakan represif yang dilakukan aparat Polri di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu terjadi saat aparat Polri melakukan pengamanan pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Selasa (8/2).
“Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) dari Kapolri. Semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman, tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Dialog dan langkah persuasif yang harusnya dikedepankan,” kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/2).
Legislator NasDem itu menekankan bahwa setiap upaya paksa yang dilakukan Polri seperti penangkapan, penyitaan,dan penahanan harus sesuai KUHAP.
Taufik pun mendesak Polri memberikan akses bantuan hukum bagi warga Wadas. Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia (HAM) dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum, merupakan pelanggaran hukum.
“Kepolisian harus dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan,” ujarnya.
Selain itu, Legislator NasDem dari Dapil Lampung I itu meminta Komnas HAM turun ke Desa Wadas untuk mengumpulkan informasi.
“Mabes Polri harus membantu, memfasilitasi, dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas. Selanjutnya, Komnas HAM bersama Polri menjelaskan kepada publik hasil temuannya, mengingat terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik, agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif,” tegasnya.
Taufik juga mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang untuk menciptakan kondisi kembali kondusif.(rls/red).
