JAKARTA (Kastanews.com)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir yang saat ini tengah dibahas bersama DPR melalui Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan
Tag: PLN
Rudi Nilai Program Kompor Listrik Kurang Kajian
JAKARTA (Kastanews.com)- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menilai PLN tidak melakukan kajian dan penelitian yang mendalam untuk program
Polda Metro Kerahkan Pasukan Basmalah dan Asmaul Husna untuk Amankan Unjuk Rasa di Gedung DPR
JAKARTA (Kastanews.com) – Polda Metro Jaya mengerahkan pasukan Basmalah dan Asmaul Husna untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).
Utang PLN Turun, Rudi Hartono Apresiasi Kementerian BUMN
JAKARTA (26 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi keberhasilan Menteri BUMN Erick Thohir menurunkan utang PLN. Rudi
Program Kompor Listrik Diakui untuk Serap Kelebihan Pasokan Listrik PLN
JAKARTA (Kastanews.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan program konversi kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor induksi untuk menyerap kelebihan
Kementerian ESDM: Ada Potensi Penurunan Harga Listrik di Masyarakat
JAKARTA (Kastanews.com) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada potensi penurunan harga listrik di masyarakat usai PT PLN (Persero) membentuk holding dan
Rudi Hartono Dukung Konversi Kompor Gas ke Listrik
JAKARTA (Kastanews.com)- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung langkah konversi kompor gas ke kompor listrik yang kini sudah
Martin Manurung Sambut Baik Pernyataan Presiden Pertahankan Subsidi Listrik 450 VA
JAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua Komisi VI DP RI Martin Manurung menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak adanya penghapusan dan pengalihan golongan listrik
Mahfud: Kebocoran Data yang Dilakukan Hacker Itu Tak Penting
JAKARTA (Kastanews.com)- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui, telah terjadi kebocoran data pemerintah yang dilakukan oleh hacker atau peretas.
