JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dikirim ke Aceh Tamiang. Mereka akan membantu untuk membersihkan kantor-kantor dinas
Tag: Kementerian Dalam Negeri
Tinggalkan Warga saat Bencana, Hukuman Bupati Aceh Selatan Hanya Mirip Lucky Hakim
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberhentikan sementara Mirwan MS dari jabatan Bupati Aceh Selatan selama tiga bulan imbas berangkat umrah tanpa izin saat
Dukungan Pusat Mengalir ke Sukabumi, Program Rumah Pangan Rakyat Resmi Diluncurkan
SUKABUMI (KASTANEWS.COM)- Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Sukabumi mendapat dorongan besar dari pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Tanam Bersama, penyerahan bantuan benih, serta
Kepala Daerah Diminta Sanksi Tegas Ormas yang Langgar Hukum
JAKARTA (Kastanews.com)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar aturan hukum. “Kami
Ini Sanksi dari Kemendagri untuk Lucky Hakim Supaya Paham Aturan
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Bupati Indramayu Lucky Hakim dijatuhi sanksi untuk menjalani magang atau pembelajaran selama tiga bulan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buntut liburan ke luar
Akui Salah, Kemendagri Putuskan Sanksi Bupati Indramayu dalam Waktu 14 Hari
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Bupati Indramayu Lucky Hakim diperiksa Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buntut liburan ke Jepang tanpa izin. Dia dicecar 43 pertanyaan dalam pemeriksaan itu.
Gubernur Jabar Unggah Foto-foto Liburan Bupati Indramayu ke Jepang
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Bupati Indramayu Lucky Hakim menjadi sorotan publik setelah foto-foto liburan mewahnya di Jepang tersebar luas di media sosial. Tindakannya ini menuai kontroversi, terutama
Jumlah Pemilih dalam Pemilu 2024 Capai 204.656.053 Jiwa
JAKARTA (Kastanews.com)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (14/12/2022). Berdasarkan data yang diserahkan, jumlah
Pemda Diminta Hapus Biaya Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan
JAKARTA (Kastanews.com)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah segera menghapus biaya pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor bekas (BBN-KB II). Hal itu
