JAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan kekerasan seksual memang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Namun, hadirnya UU No.12
Tag: DPR RI
Puan Sebut Belum Terima Surpres Pencalonan Panglima TNI
JAKARTA (Kastanews.com)- Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima Surat Presiden (Surpres) pencalonan Panglima TNI . Hal tersebut diungkap Puan usai menerima brevet Hiu
Krisis Pupuk Akibatkan Produksi Bahan Pangan Berkurang Drastis
JAKARTA (Kastanews.com)- Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah mengkhawatirkan kondisi saat ini terkait adanya ancaman krisis pupuk. Sulaeman menegaskan krisis pupuk bisa mengakibatkan
Tema Rekonsiliasi Harus Terus Digaungkan Jelang 2024
YOGYAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menilai positif tema rekonsiliasi dan reintegrasi yang terus disuarakan. Hal tersebut harus terus digaungkan
NasDem Konsisten Berpolitik untuk Kepentingan Masyarakat
JAKARTA (Kastanews.com)- Kader Partai NasDem tidak boleh menjatuhkan orang atau partai politik lain demi sebuah kemenangan. Seluruh kader NasDem harus tetap konsisten pada kerja-kerja politik
Rudi Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Isu Resesi
JAKARTA (Kastanews.com)- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta masyarakat tidak panik menanggapi isu resesi yang menimpa sejumlah negara.
Martin Apresiasi BPKN yang Telah Buka Posko Aduan Korban Gagal Ginjal Akut
JAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengapresiasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang membuka posko pengaduan konsumen korban gagal ginjal akut.
UU PPRT untuk Lindungi PRT dari Ketidakadilan
JAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menjelaskan urgensi kehadiran UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) bertujuan sebagai payung hukum untuk
Hukum Tak Boleh Jadi Alat Teror
JAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menegaskan, hukum tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Hukum tak boleh menjadi alat teror,
Tuntut Produsen yang Produknya Bermasalah
JAKARTA (Kastanews.com)- Negara berperan melindungi masyarakat dalam mengonsumsi barang atau jasa, sesuai diamanatkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat mempunyai hak menuntut
