Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memaparkan bahwa demokrasi sudah seharusnya berjalan dengan cara mencerdaskan bangsa. Kebebasan harus dilakukan dengan tanggung jawab sehingga silang argumen mengatasnamakan kebebasan berpendapat bisa terhindarkan. Hal ini diungkap pada Dialog Kebangsaan, Senin (23/8/2021).
Surya Menambahkan, bahwa kebebasan tidak mutlak tanpa pertanggungjawaban. Warga negara saat ini disebutnya hanya memahami soal hak mereka.
“Masyarakat dengan era demokrasi yang super liberal ini hanya mengerti hak-hak mereka yang tidak boleh dikurangi sedikit pun, oleh siapa saja, termasuk oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan masyarakat masih memerlukan proses pembelajaran tentang hakikat demokrasi. Pendidikan politik tersebut merupakan bagian dari peran partai politik.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengamini pernyataan Surya Paloh.
“Faktanya (kebebasan) malah sering muncul silang pendapat, fitnah, dan SARA atas nama kebebasan berpendapat,” ungkap Jazilul ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.
Senada dengan Surya, Jazilul menilai para elite harus mampu memberikan contoh demokrasi yang sehat. Ia meyakini bahwa Surya Paloh bisa memimpin gerakan demokrasi di Indonesia.
“Pak Surya bisa menjadi contoh teladan demokrasi karena memang demokrasi tidak bisa dijalankan hanya dengan pidato,” ungkapnya.
Dikesempatan yang lain, pakar politik CSIS Arya Fernandez menilai, Surya telah mengingatkan kembali poin-poin penting dalam prinsip berdemokrasi, yakni me-nyeimbangkan hak dan kewajiban.
Tentang kebebasan berkespresi, demokrasi harus bisa memberikan perlindungan terhadap kebebasan berbicara dengan tidak mengabaikan hak-hak minoritas.
“Para elite politik tidak bisa lepas tangan begitu saja dalam mendewasakan proses berdemokrasi di Tanah Air. Besarnya dukungan parlemen juga faktor yang mendorong demokrasi terlihat pincang karena konsolidasi sipil menurun. Ditandai dengan rating kebebasan berpendapat yang juga menurun,” pungkas Arya. (Yudistira Ari NS).
