MERAUKE (KASTANEWS.COM)- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L Hamzah bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan sosialisasi program ‘Desa Mandiri Peduli Gambut’, di Kabupaten Merauke, Papua, pada Rabu (7/12).
Desa Mandiri Peduli Gambut merupakan program KLHK yang bertujuan untuk mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat agar mampu mencegah kerusakan gambut.
Program ini direalisasikan di 60 desa di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Merauke terdapat tiga lokasi yakni Kampung Kartini, Kampung Jagebob, dan Kampung Sarmayam. Program ini dilakukan kolaboratif melibatkan Fakultas Pertanian Universitas Musamus (UNMUS) Merauke, Pemda setempat dan masyarakat.
Sulaeman dalam sambutannya menyampaikan, program pemerintah pusat yang dibawa ke daerah bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain untuk menjaga lingkungan, program Desa Mandiri Peduli Gambut juga dapat menyejahterakan masyarakat sekitar.
“Tugas kita adalah memanfaatkan ini untuk kepentingan kemakmuran masyarakat sekitar. Selain menjaga lingkungan, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Lahan gambut dijaga agar tidak terjadi kebakaran, atau kerusakan,” ujar Suleman.
Legislator dari Dapil Papua ini mengatakan, ke depan dirinya akan memperjuangkan lebih banyak program-program pemerintah pusat untuk dibawa ke Papua.
“Banyak bantuan dari kementerian dan lembaga dibawa Komisi IV sudah berjalan cukup lama, tapi ada yang perlu dituntut supaya lebih matang setiap program yang turun ke lapangan,” kata Sulaeman.
Menurut Sulaeman, ada program yang mesti dimatangkan kembali. Ia mencontohkan seperti bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang kini banyak rusak karena salah kelola.
Ia pun mendorong perbaikan tata kelola alsintan yang sudah diberikan ke masyarakat perlu diedukasi terkait penggunaan dan perawatan alsintan.
“Wilayah selatan sudah jadi Provinsi Papua Selatan (PPS), maka Pemerintah Daerah tentu punya keinginan besar agar komoditi pertanian di PPS dapat memberi sumbangsih untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kita semua bertanggungjawab untuk mengisi pembangunan di bidang kita masing masing,” pungkasnya.(RO/dis/*)
