Jakarta (Katanews.com) – Musyawarah Nasional ke-IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dilaksanakan di Jakarta dan Bogor pada tanggal 19-21 Juli 2021.
Digelar dalam beberapa rangkaian, acara ini digelar secara daring dan luring, Pembukaan Munas dihadiri oleh beberapa instansi diantaranya Muhammad Zaini (Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan), Erick Thohir (Menteri BUMN), Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM), Catur Endah Prasetiani (Direktur pengembangan usaha kehutanan sosial Kementerian Lingkungan Hidup), staff khusus Menteri Sekretariat Negara, Ketua Ombudsman RI dan Komisaris KAI.
Bertema Aksi kolaboratif Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional Menuju Indonesia Mandiri, Adil, Makmur dan Lestari, Acara yang diikuti oleh perwakilan pengurus wilayah dan pengurus daerah se Indonesia ini mengangkat isu utama dampak perubahan iklim, kesejahteraan nelayan kecil dan perlindungan sosial untuk nelayan.
Dalam sambutan pembukaan Munas di Gedung Smesco Jakarta Selatan (19/07/2022), Ketua Umum KNTI Riza Damanik menyampaikan bahwa sejak berdiri 14 tahun yang lalu KNTI selalu konsisten mengawal kebijakan pemerintah agar terus berpihak kepada nelayan kecil, terlibat aktif meningkatkan kapasitas nelayan tradisional di Indonesia, menjaga laut dan fokus kesejahteraan nelayan.
Bukan tanpa alasan, menurutnya nelayan di Indonesia sebagian besar merupakan nelayan kecil dan tradisional yang menjadi potensi besar di Negara maritim yang memiliki luas laut lebih besar daripada daratannya.
“Kekuatan laut Indonesia adalah 96% Nelayan Tradisional yang memastikan pasokan pangan terbaik untuk anak bangsa, juga memastikan industri perikanan tetap tumbuh. Memastikan Nelayan sejahtera adalah kepentingan besar bangsa ini”. Ucap pria yang pernah menjabat sebagai Koordinator untuk Asia pada Asia Europe People Forum (AEPF) periode 2015-2016 itu.
Dalam acara ini pula dilakukan penanda tanganan kesepakatan bersama (MoU) antara KNTI bersama beberapa instansi diantaranya, bersama Kementerian Koperasi dan UKM terkait pemgembangan koperasi nelayan, bersama Ombudsman RI terkait pelayanan publik untuk nelayan kecil dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) terkait permodalan untuk nelayan. (*fiq)
