SLEMAN (Kastanews.com)- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, menyebut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) semakin kuat dalam mengawal program sejuta rumah sebagai program kerja Pemerintahan Jokowi. Performa bank BUMN itu dinilai bagus karena menjadi solusi pembiayaan rumah rakyat.
“Sebagai mitra kerja Komisi VI, saya mendukung Bank BTN bisa lebih besar membiayai rumah rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Subardi dalam Sosialisasi BUMN dengan tema ‘Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan’ di kawasan Seyegan, Sleman, DIY, Kamis (11/5).
Subardi juga memaparkan, sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pasalnya, dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya. Seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.
Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lanjutnya, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.
“Sektor properti memberi dampak langsung pada 174 sektor turunannya. Begitu pula dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Kami mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi,” tandasnya.
Dalam hubungan kemitraan tersebut, Subardi mendukung relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan diperpanjang. Hal itu penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan. Peran BUMN seperti Bank BTN juga perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah.
Ketua DPW Partai NasDem DIY itu menyebut, peluang bisnis pembangunan perumahan sangat potensial. Apalagi masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk keluarga muda (kelompok usia milenial) yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia. Subardi berharap pemerintah daerah turut mendukung realisasi program sejuta rumah.
“Kami juga meminta kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah, seperti memberikan kemudahan perizinan,” terang Subardi.
Saat ini terdapat backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat sebanyak 12,7 juta unit. Kondisi itu membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk Komisi VI DPR. Begitu pun dengan segmentasi pasar mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah sampai real estate. Subardi berharap program tersebut berkesinambungan.
“Backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta unit. Tentu Komisi VI akan mendukung dengan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh. Di sisi lain, DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga terjangkau,” jelas Subardi. (rls/*)
