KASTANEWS.ID, JAKARTA: Sejumlah organisai relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menamakan dirinya Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) agar orang nomer satu di Indonesia itu melakukan ‘bersih-bersih’ kabinet pemerintahan.
KKPJ sendiri terdiri dari relawan Jokowi seperti PROJO, Seknas Jokowi, Bara-JP, KAPT, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, hingga Joman.
Panel Barus, perwakilan dari relawan PROJO, mengatakan, saat ini agenda perubahan yang dibawa Jokowi telah dibajak kelompok ‘orang dalam’ kabinet. Mereka, katanya, membawa visi yang bertentangan dengan visi kemajuan Jokowi.’
“Sebagai pendukung dan teman seperjuangan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju, KKPJ melihat bagaimana agenda perubahan ‘dibajak’ oleh kelompok kepentingan dalam kabinet pemerintahan yang nyata-nyata bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi,” kata Panel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/11).
Oleh karena itu, imbuh mereka dalam keterangan itu, “Sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan.”
Sejumlah masalah menjadi sorotan KKPJ. Terutama dalam setiap keputusan penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditelurkan pemerintahan Jokowi seperti vaksin berbayar, wajib RT-PCR, bansos, hingga karantina. Menurut Panel, sejumlah kasus itu telah menampar reputasi Jokowi.
Selain itu, relawan Jokowi itu juga mengaku prihatin dengan begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente tersebut. Mereka dinilai telah bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden.
“Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah,” katanya.
Oleh karena itu, Panel menilai bersih-bersih kabinet adalah agenda mendesak yang harus dilakukan. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf, lanjutnya, harus kembali fokus pada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid 19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20).
“Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan. Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan,” pungkas Panel Barus.(RO/*)
