JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi menegaskan penelitiannya soal penyertaan ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak ditujukan untuk aspek pribadi Gibran. Melainkan menyangkut dokumen publik
Kategori: Politik
Polri Didesak Tegak Lurus pada Konstitusi dan Bukan Kekuasaan
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- PDIP mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri. Hal ini dalam rangka memastikan Polri tegak lurus sebagai alat negara pada konstitusi, bukan kekuasaan
PDIP Keluarkan Sikap Resmi terkait Mekanisme Pilkada
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan sikap resmi terkait mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang belakangan tengah menjadi perbincangan publik. Hasil Rapat Kerja (Rakernas) I
Yusril Jabarkan Persamaan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra buka suara perihal ramainya pembahasan Pemilihan Kepala
Shadiq bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Bahas Pemulihan Pascabencana
PADANG (Kastanews.com): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe, bertemu Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Selasa
Ujang Bey Nilai Retret Kabinet Penting untuk Samakan Persepsi
JAKARTA (Kastanews.com): Kapoksi Partai NasDem di Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menilai retret kabinet yang kembali digelar Presiden Prabowo Subianto merupakan forum penting untuk
DPR Tanggapi Isu Pembahasan Pilkada Lewat DPRD
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya belum memutuskan waktu pembahasan untuk mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat
Fraksi NasDem: Pilkada Lewat DPRD Ada Pijakan Konstitusi dan Selaras dengan Pancasila
JAKARTA (Kastanews.com): Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki pijakan konstitusional yang selaras dengan Undang-Undang
Skandal Terbesar di Dunia, Mantan Perdana Menteri Malaysia Divonis 165 Tahun Penjara
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Najib Razak dijatuhi hukuman setidaknya empat kali 15 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah pada hari Jumat (26/12/2025), terkait dengan penyelewengan dana investasi negara
Wali Kota Sukabumi: Belanja Pegawai Harus Diturunkan agar Dorong Pertumbuhan
JAKARTA (Kastanews.com): Tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi yang diproyeksikan mencapai 49 persen pada tahun 2026, perlu
