JAKARTA, 27 Juni 2020:Â Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, mendesak Kementerian Agama dapat berinovasi dalam pendidikan madrasah terutama saat pandemic Covid-19. Hal tersebut
Kategori: Politik
Nurlaela Syarif Pantau Kesiapan Logistik Tim Medis Kota Ternate
TERNATE, 15 April:Â Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Nurlaela Syarif melakukan pemantauan kesiapan logistik Tim Medis Kota Ternate atas penanganan Covid 19,
Parliamentary Threshold Naik, PSI Ikut Saja
JAKARTA 16 Januari 2020: PARLIAMENTARY Threshold (PT) atau ambang batas parlemen mulai ramai dibicarakan di Kompleks Senayan Jakarta. Mayoritas partai di Senayan menginginkan ada kenaikan
Parliamentary Threshold PDIP Usul 5%, PAN 4%, NasDem dan Golkar 7%
JAKARTA (15 Januari): Memasuki Masa Sidang ke II DPR RI Periode 2019-2020, perbincangan mengenai usulan Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen mulai memanas. Hal
NasDem Usulkan Ambang Batas Parlemen 7,5%
JAKARTA, 14 Januari 2020: KETUA DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan pihaknya menyambut baik usulan yang hendak menaikkan ambang batas masuk parlemen menjadi 5 persen
Eko Patrio Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap 4%
JAKARTA, 13 Januari 2020: EKO Hendro Purnomo atau yang akra disapa Eko Patrio yang merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, berkeinginan tak ada kenaikan
Ketua DPR Terima Kunjungan Dubes Korsel
JAKARTA, 27 Juni 2018: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang Beom di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
RUU Antiteroris Beres
JAKARTA, 25 Mei 2018: Akhirnya Pemerintah dan DPR berhasil menyelesaikan revisi RUU Antiterorisme. Anggota DPR RI Fraksi NasDem Akbar Faisal menjamin bahwa penerapan RUU Terorisme
Menggagas Sister City Darwin–Kalteng
JAKARTA, jeluka.id: Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Hamdhani, dan pengusaha Nisin Sunito menginisiasi pembentukan ‘Kota Kembar’ (sister city) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Northern Territory
Zulkifli Takut Jadi Tahanan KPK
MAKASSAR, jeluka.id: Kepala daerah dan pejabat negara akan habis menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi jika KPK terus-menerus melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Hal demikian disampaikan
