JAKARTA (Kastanews.com): Untuk meningkatkan produktivitas kedelai Indonesia caranya adalah dengan membuat petani nyaman dalam bekerja, salah satunya dengan adanya kepastian harga kedelai.
“Artinya, petani tidak boleh rugi. Pada saat fluktuasi harga kedelai naik dan turun, petani jangan sampai masuk ke pertarungan harga turun maupun naik,” ungkap Ayep, dalam keterangannya, Kamis (22/9).
Pernyataan Ayep Zaki tersebut menanggapi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap masa depan kedelai Indonesia yang mendorong BUMN melalui Perum Bulog agar ikut memproduksi kedelai hingga mencanangkan total satu juta lahan kedelai dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, H. Ayep Zaki mengapresiasi cita-cita Presiden Jokowi untuk meningkatkan tata kelola dan produktivitas kedelai Indonesia.
Ayep yang sudah puluhan tahun berkecimpung membangun budidaya pertanian di berbagai wilayah Indonesia itu juga berharap pendapatan petani sebisa mungkin tidak terganggu, apabila terjadi turun naiknya harga jual di pasaran. Ayep ingin para petani setiap harinya bisa tersenyum dan bisa fokus menggenjot produksi kedelai dengan standar harga melalui skema Harga Pokok Produksi (HPP) pertanian yang pasti.
“Ini menjadi satu standar sehingga (petani) dapat mendapatkan pendapatan juga yang standar karena harga pokoknya standar, harga jualnya standar, ini sangat diharapkan petani,” tegas anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.
Kondisi tersebut diyakini Ayep dapat diwujudkan dengan adanya kehadiran pemerintah dan instansi terkait dengan membidani lahirnya aturan-aturan maupun perlindungan terhadap kepastian produksi hingga jaminan pembeli dari hasil produksinya.
“Standarisasi harga pokok dan kepastian pasar sebagai salah satu perhatian terhadap hajat hidup para petani. Jangan sampai kita mendengar atau melihat masih ada petani yang akhirnya justru rugi karena ketidakjelasan standarisasi harga,” jelas Ayep.
Ditambahkan Ayep, selain menggenjot produktivitas kedelai juga harus mendorong peningkatan kualitas produksinya. Hasil produksi pun harus dilindungi dengan standar kualitas yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat.
“Ini juga harus menjadi perhatian bersama, jangan sampai kandungan pestisidanya berlebihan sehingga sama sekali tidak dikontrol,” kata Ayep.
Ketua Dewan Pakar NasDem Kabupaten Sukabumi itu juga melihat pupuk dan bibit unggul menjadi kunci utama suksesnya budidaya kedelai di Indonesia.
Terkait subsidi yang digelontorkan pemerintah, Ayep melihat dirinya justru lebih setuju apabila bantuan tersebut dapat disampaikan langsung ke para petani melalui kelompok-kelompok tani di masyarakat agar merata.
Pasalnya menurut Ayep, harga pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi mengalami disparitas terlalu tinggi sehingga dinilai memberatkan pemerintah dan akan membuat standar HPP nya tidak bisa disatukan antara hasil produksi dengan pupuk subsidi dan hasil produksi dengan pupuk non subsidi.
“Sehingga lebih baik nanti subsidinya bukan pada pupuk tapi subsidinya pada harga jual, itu jauh lebih baik. Contoh harga jual oleh pemerintah dikasih insentif dengan harga jual, ini karena harga pupuknya tidak disubsidi,” kata dia.
Pendiri Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) itu juga sedang menggarap budidaya kedelai dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya bersama Partai NasDem di berbagai wilayah Indonesia dengan hasil yang sangat menggembirakan. Baik dari sisi kualitas maupun produktivitasnya dengan berbasis data.
Menurut Ayep, kolaborasi dengan para pihak yang mempunyai integritas dan pengalaman di bidangnya dan telah terbukti hasilnya, menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam rangka menciptakan ekosistem pertanian di Indonesia.
Wakil Bendahara Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) itu juga mengingatkan pemerintah agar dapat membangun komunikasi dan kesempatan kepada seluruh elemen serta anak bangsa yang memiliki konsentrasi dan kemampuan dalam budidaya pertanian, untuk bekerjasama mewujudkan cita-cita mulia Presiden Jokowi.
“Manakala ada profesional dari swasta kemudian anak bangsa Indonesia yang memang mampu, ini perlu dilibatkan, disupport pemerintah. Jadi jangan hanya mengandalkan struktural yang ada di kepemerintahan, tapi faktanya selama betahun-tahun, kemampuannya hanya sebatas itu,” pungkas Ayep. (wayram/*)
