BIAK (Kastanews.com)- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mendukung adanya penyeimbangan alokasi anggaran pertahanan Indonesia, khususnya di Indonesia Timur.
Sebab, wilayah tersebut memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang sangat strategis, terutama untuk lalu lintas di area Pasifik.
“Kita sebagai pembuat kebijakan sering dikejar dengan pertanyaan kenapa Indonesia Timur sulit sekali mengejar ketertinggalan dari Indonesia bagian barat. Jawabannya ternyata sangat tidak sederhana. Salah satunya adalah keberpihakan anggaran untuk alutsista itu belum besar terhadap Indonesia Timur,” ujar Farhan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi I DPR mengunjungi markas Komando Operasi Udara III (Koopsud III) di Biak, Papua, Sabtu (17/12).
Untuk itu, lanjut Farhan, Komisi I DPR akan memastikan bahwa proporsi dan alokasi anggaran untuk pengembangan alutsista di Indonesia Timur ini bisa memadai.
Menurut Farhan, bentuk keberpihakan anggaran sampai saat ini belum terwujud. Selama ini keberpihakan anggaran untuk alutsista di Indonesia Timur masih bersifat parsial.
“Ketika kita hanya memprioritaskan Indonesia Timur, kita juga tidak menomorduakan Indonesia bagian tengah dan barat. Tantangan sebetulnya kita bisa menyeimbangkan keberpihakan anggaran untuk Indonesia Timur,” terang Farhan.
Mengenai kesejahteraan prajurit di Koopsud III, Legislator dari Dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) ini menilai sudah cukup memadai, seperti adanya perumahan prajurit. Semuanya secara perlahan sudah mendapatkan perumahan dan renovasinya berjalan lancar.
“Mereka lebih banyak membutuhkan sarpras ke penambahan kapasitas bandara dan juga penambahan keamanan bandara, karena yang sekarang lebih banyak bandara untuk sipil. Jadi, memang salah satu tugas utama dari Koopsud III ini adalah memastikan fasilitas sipil itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkap Farhan.
Selain itu, Farhan juga berpesan dalam menjaga wilayah Indonesia ini, Koopsud III harus terus menunjukkan sebuah kolaborasi erat dengan kesatuan lainnya di TNI dan Polri. Wilayah kerja Koopsud III ini juga menyangkut wilayah urat nadi perekonomian di Indonesia Timur.
“Wilayah ALKI III ini sangat luas. Jadi mau tidak mau harus juga melibatkan Angkatan Laut, tetapi saat yang bersamaan juga melibatkan Angkatan Darat karena pengamanan-pengamanan bandara itu tidak mungkin sendirian hanya Angkatan Udara. Jadi, perlu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian,” pungkas Farhan. (dpr.go.id/*)
