JAKARTA (Kastanews.com)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti hilirisasi sektor tambang dari para pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) karena besarnya permintaan nikel dari luar negeri.
Tahun 2020 ekspor nikel Indonesia mencapai USD1,1 miliar atau Rp16,2 triliun, sedangkan tahun 2021 melompat ke USD26 miliar atau Rp384 triliun (kurs Rp14.800).
Menurut Jokowi, penghentian ekspor nikel dalam bentuk mentah memang harus dilakukan, meski banyak pihak keberatan. Jokowi pun menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi segala risikonya, termasuk gugatan ke WTO.
“Yang kedua hilirisasi, saya tahu banyak yang di Kadin punya tambang-tambang, termasuk ketuanya. Ini sudah tidak bisa direm, saya sampaikan nikel yang dulu rame waktu kita setop tiga tahun lalu, datang ke saya banyak sekali. ‘Pak ini kita belum siap’, kalo kita nunggu siap kapan? Siap gak siap, setop! Gugat di WTO silakan,” ungkap Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kadin Provinsi se-Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (23/08/2022).
Jokowi menekankan semua pihak harus sadar bahwa Indonesia tidak bisa lagi mengekspor bahan mentah yang telah berlangsung puluhan tahun. Ke depannnya, penghentian ekspor bahan mentah tambang lainnya juga bisa dilakukan.
“Nih jangan kaget saya setop bauksit, jangan kaget saya setop tembaga, jangan kaget saya setop timah, jangan kaget kita setop yang biasanya kita ekspor raw material,” katanya.
Dengan mengekspor nikel yang sudah dihilirisasi, Indonesia berpeluang mendapat USD35-40 miliar. Pendapatan itu nantinya bisa mengurangi defisit neraca perdagangan bahkan tak menutup kemungkinan menjadi surplus, terutama dengan China.
Neraca dagang Indonesia pada tahun 2012 minus USD7,7 miliar dengan China. Kemudian pada 2021 karena sudah ekspor besi baja, defisit Indonesia berkurang menjadi minus USD2,4 miliar. “Tahun ini kita pastikan dengan RRT, plus surplus,” tegasnya.
Jokowi pun mendorong Kadin untuk menggaet investor berinvestasi di sektor tambang. Upaya itu berguna untuk tambahan modal terkait digitalisasi dan juga capital inflow.(rah)
