JAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel, mengingatkan untuk tidak lengah dalam menghadapi berbagai tantangan akibat perekonomian global yang terindikasi sedang menuju resesi.
Meski sejauh ini indikator perekonomian nasional relatif aman, kondisi ini dapat memburuk jika pemerintah lengah dalam mengantisipasi berbagai kebijakan negara yang menjadi mitra utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa.
“Kita harus memperhatikan secara cermat perkembangan ekonomi mitra utama dan global yang tengah menuju resesi agar dampaknya terhadap perekonomian dalam negeri kita bisa dieliminasi semaksimal mungkin. Salah satu kuncinya adalah menjaga pasar dalam negeri dan sikap hati-hati pemerintah dalam mengambil kebijakan,” kata Gobel, Rabu (20/7).
Sejauh ini, perkembangan indikator makro perekonomian memang masih terkendali. Meski secara umum laju inflasi secara year on year (yoy) per Juni lalu sudah mencapai 4,35%, namun laju inflasi inti masih terkendali yaitu sekitar 2,63%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih relatif tinggi. Pertumbuhan pada kuartal pertama tahun ini mencapai 5,01% dan sampai semester I diperkirakan 4,9%-5,2%.
Pada neraca perdagangan, trend positif masih tetap berlanjut, seperti bisa dilihat pada Semester I tahun 2022 terjadi surplus sebesar 24,80 miliar dollar AS atau naik 110,22% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Surplus ini berasal dari meningkatnya total ekspor sebesar 37,11% yaitu dari 102,883 miliar dollar AS pada Semester I 2021 menjadi 141,068 miliar dollar AS pada Semester I 2022. Sementara itu, pada periode yang sama total impor tercatat naik 27,6% dari 91,04 miliar dollar AS menjadi 116,18 miliar dollar AS.
Surplus neraca perdagangan tersebut memberi angin segar pada cadangan devisa yang menurut data Bank Indonesia per Mei 2022 lalu tercatat 135,6 miliar dollar AS atau cukup untuk membiayai 6,6 bulan impor. Pencapaian ini cukup membantu terhadap upaya menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Meski terdepresiasi sekitar 4,14% sampai Juni lalu, perkembangan nilai tukar rupiah relatif cukup stabil dibandingkan mata uang negara lain, misalnya India yang terdepresiasi 5,17%, Malaysia 5,44%, dan Thailand 5,84%.
Untuk pelaksanaan APBN 2022, menurut laporan Kementerian Keuangan, pendapatan negara sepanjang Semester I mencapai Rp 1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5% secara year on year (yoy) dan telah mencapai 58,1% dari target pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi belanja negara mencapai Rp1.243,6 triliun atau lebih tinggi 6,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan persentase penyerapannya mencapai 40,0% terhadap pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN Semester I tahun 2022 mencatatkan surplus Rp 73,6 triliun atau sekitar 0,39%.
Kenaikan Biaya Hidup
Gobel mengingatkan, meski dalam tataran makro perekonomian saat ini relatif aman, namun pemerintah harus mencermati perkembangan di tataran mikro. Menurutnya, saat ini beban biaya hidup masyarakat terus meningkat. Ini antara lain terlihat pada laju kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang jauh lebih tinggi dibandingkan 2021.
Mengacu pada data BPS, laju inflasi Januari-Juni 2022 sudah mencapai 3,91%. Menurut Legislator NasDem itu, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan laju inflasi sepanjang tahun 2021 yang hanya 1,87%. Inflasi tertinggi terjadi pada sektor pengeluaran makanan dann minuman yang mencapai 6,23%, transportasi 3,92%, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga 3,41%, perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,64%.
“Angka itu memberi gambaran bahwa beban biaya hidup yang ditanggung masyarakat sepanjang 2022 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu. Bagi masyarakat lapisan bawah dan para pekerja, kondisi saat ini sangat berat karena tingkat upah hanya naik rata-rata 1%,” kata Gobel.
Oleh karena itu, Gobel mengingatkan, ancaman resesi global saat ini sangat berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar. Apalagi jika tidak diiringi strategi yang efektif untuk mengangkat kelompok berpenghasilan rendah seperti UMKM yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja.
“Untuk itu, realisasi insentif bagi UMKM harus lebih diperbesar dan dipercepat,” ujar Gobel.
Selain itu, imbuh Gobel, pemerintah harus bisa menjaga pasar dalam negerinya. “Pasar dalam negeri yang besar merupakan insentif tersendiri. Jadi jangan kemudian dimanfaatkan untuk dibanjiri barang impor,” katanya.
Karena itu, lanjut Gobel, belanja APBN/APBD maupun belanja BUMN/BUMD harus untuk produk-produk dalam negeri dengan mengacu pada ketentuan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Jangan seperti sebelumnya, program refocusing malah jebol untuk belanja impor. Ini sama saja duit kita untuk membiayai negara lain dan menyejahterakan buruh negara lain,” tandasnya.
Di tengah tekanan beban biaya hidup yang meningkat, pengendalian impor ini merupakan insentif tersendiri bagi masyarakat. “Mereka butuh lapangan kerja dan butuh modal,” katanya.
Karena itu, katanya, kata kuncinya tak hanya efisiensi anggaran tapi juga efektivitas anggaran. Ia yakin jika semua berada dalam poros yang sama maka ekonomi Indonesia bukan hanya aman tapi juga akan melaju dengan benar.
“Kita butuh manajemen yang terorkestrasikan dengan solid dan rapi sesuai dengan visi dan misi Bapak Presiden Jokowi yang sangat concern terhadap kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
