SUKABUMI (Kastanews.com): Pemerintah Kota Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Capaian ini menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut, menandakan konsistensi Pemkot dalam menjaga akuntabilitas keuangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jumat (23/5/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Ketua DPRD Wawan Juanda, serta Inspektur Kota Sukabumi Een Rukmini.
“Alhamdulillah, Kota Sukabumi kembali meraih opini WTP. Tapi kami tetap harus memperbaiki beberapa hal, terutama empat sektor itu. Ini jadi fokus pengawasan saya ke depan,” ujar Wali Kota Ayep Zaki yang juga kader NasDem.
Empat sektor yang menjadi catatan BPK dan perlu ditindaklanjuti segera adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Waluya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana hibah, serta penggunaan dana BOS.
Opini WTP sendiri diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kesesuaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara sistematis, akurat, dan sesuai prinsip akuntansi pemerintahan. Sementara kecukupan pengungkapan informasi memastikan bahwa data yang disampaikan bersifat transparan dan dapat dipahami publik.
Efektivitas sistem pengendalian intern menjadi elemen penting dalam menjamin keakuratan pencatatan transaksi serta deteksi dini terhadap potensi kecurangan. Sedangkan kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar sahnya pelaksanaan anggaran.
Meski ada sejumlah catatan, Wali Kota Sukabumi menegaskan bahwa pencapaian opini WTP ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Tapi secara umum, Kota Sukabumi wajar tanpa pengecualian, 11 kali berturut-turut. Ini tetap jadi motivasi untuk kami agar terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah,” pungkasnya. (wayram/*)
