JAKARTA, 1 September 2021 : Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari menakar amandemen terbatas untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) relatif sulit agar tidak merembet ke pasal lainnya.
Pria yang akrab disapa Tobas ini menuturkan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan yang merembet ke pasal lain karena satu norma konstitusi memliki keterkaitan.
“Kalau ingin amandemen terbatas tidak sesederhana seperti kita bayangkan. Karena satu norma konstitusi dengan norma konstitusi lainnya dalam pasal-pasal konstitusi saling terkait berkait. Tidak bisa dia berdiri sendiri,” jelas Taufik dalam diskusi daring, Rabu (1/9/2021).
Ia menilai, PPHN memiliki dampak ke dalam sistem ketatanegaraan terutama melihat posisi MPR dan presiden bila haluan negara dihidupkan serta meninjau apakah MPR kembali seperti dulu menjadi lembaga tertinggi negara.
Lebih lanjut, Taufik menuturkan bagaimana kedudukan presiden terhadap PPHN jika tidak melaksanakan atau tidak sejalan dengan PPHN, apakah bisa menjadi alasan untuk impeachment atau pelengseran sehingga posisi presiden apakah kembali menjadi mandataris MPR.
“Itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang terkait berkait ketika kita masukan PPHN dalam UUD 1945. Ini yang harus diperhitungkan apakah kita butuh seperti itu apa tidak,” tambah Taufik.
Untuk itu, Taufik menyatakan perlu adanya kajian terhadap wacana amandemen terbatas karena tidak sederhana hanya memasukan satu dua pasal. Hal ini yang dinilai berpotensi untuk membuka kotak pandora.
“Oleh karena itu kemungkinan pembukaan kotak pandora selalu terbuka. Itu yang harus kita perhatikan betul,” tegas Taufik.
Dalam melakukan amandemen, Taufik membeberkan bahwa Partai NasDem berpandangan bahwa amandemen harus didasarkan atas kepentingan masyarakat, bukan kepentingan elite saja. Maka, Partai NasDem memandang untuk saat ini tidak ada kepentingan dan urgensi untuk melakukan amandemen.
“Dari apa yang tergambar dari masyarakat itulah akan jadi bahan dibawa dalam diskusi-diskusi selanjutnya oleh Partai NasDem, jadi kita akan membawa suara rakyat. Untuk itu kita akan melakukan survei. Mudah-mudahan akhir bulan Oktober nanti kita bisa sampaikan surveinya seperti apa,” pungkas Taufik. (Safarianshah)
