JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto merespons singkat soal Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mendapat amnesti. Menurutnya, pemberian amnesti merupakan kewenangan
Tag: PDIP
Golkar Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Hubungan PDIP dan Gerindra
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut PDIP dan Partai Gerindra kakak adik. Bahlil mengungkapkan posisi atau
DPR Kaji Usulan Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI
JAKARTA (Kastanews.com)- Ketua DPR Puan Maharani tengah mengkaji surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Pihaknya
Danantara Guyur Rp130 Triliun, Aturan KUR Perumahan Ditarget Kelar Juli
Jakarta (KASTANEWS.COM)- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri terkait skema dan mekanisme usulan kredit usaha rakyat (KUR) bidang perumahan selesai
Tuntutan Tujuh Tahun Penjara bagi Sekjen PDIP Dinilai Tak Bedasar Hukum
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dituntut 7 tahun peniara dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan
Sekjen PDIP Tanggapi soal Tuntutan Tujuh Tahun Penjara dan Denda Rp600 Juta
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dituntut tujuh tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW)
PDIP Kaji Putusan Mahkamah Konstitusi soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan pihaknya masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal. Kajian dilakukan
Sekjen PDIP Dituntut Tujuh Tahun Penjara dan Denda Rp600 Juta
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan hukuman penjara 7 tahun penjara. Jaksa menilai, Hasto
Publik Diimbau Tak Hakimi Proyek Penulisan Ulang Sejarah
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan tak akan menunda maupun menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Ia justru akan melakukan uji publik terhadap materi yang
Jokowi Disebut Tak Serahkan Dokumen saat Daftar di Pilwalkot Solo dan Pilkada Jakarta, Ini Asalnya Gelar Insinyur
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum selesai. Sikap Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazahnya mendapat respons
