JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih mengejar pengemplang pajak besar, daripada memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% bagi pedagang online
Tag: pajak
Malaysia Belakangi Indonesia Sebagai Raja Pasar Mobil di Asia Tenggara
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun mendominasi, takhta Indonesia sebagai raja pasar mobil di kawasan Asia Tenggara harus rela direbut oleh negara tetangga. Data
Antam Luruskan Tudingan DPR terkait Kelangkaan Emas di Pasaran
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Achmad Ardianto memberikan penjelasan terkait kelangkaan emas Antam yang sempat terjadi di pasaran, menanggapi tudingan anggota
Anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Terancam Ditarik
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik kembali anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan apabila realisasi penyalurannya tidak optimal pada
Tingkatkan Pendapatan Negara, Industri Rokok Dapat Angin Segar
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tarif cukai rokok tidak naik pada 2026. Dia juga telah bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI)
Lembaga Rating Diminta Berkaca dalam Tentukan Predikat Defisit Anggaran
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3%, meski target jangka
Defisit APBN Capai Rp321,6 Triliun, Optimalisasi Pajak Hingga Kepabeanan
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pertama kalinya memaparkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September 2025,
Berikut Delapan Program Hasil Terbaik Cepat, dari MBG Hingga Naikkan Gaji ASN
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Presiden Prabowo Subianto resmi mengubah sejumlah program kerja pemerintah 2025. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran
Tingginya Tarif Cukai Rokok Dinilai Lemahkan Daya Beli Konsumen
JAKARTA (Kastanews.com)- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) menjelaskan pelepasan 309 karyawan dilakukan melalui mekanisme normatif, bukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Sejalan dengan hal itu,
Manajemen Gudang Garam Jelaskan soal PHK Massal
JAKARTA (KASTANEWS.COM)– Manajemen PT Gudang Garam Tbk (GGRM) memberikan penjelasan mengenai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawan. Perseroan menjelaskan pelepasan karyawan dilakukan melalui
