JAKARTA (Kastanews.com)- Warga asli Suku Dayak Stepanus Febyan Babaro menggugat aturan mengenai Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai dalam Undang-Undang
Tag: Mahkamah Konstitusi
Pramono Ungkapkan Hasil Komunikasi dengan Mega terkait Retreat di Akmil
JAKARTA (Kastanews.com)- Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader senior PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengungkapkan hasil komunikasi dengan DPP dan Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. Hasilnya,
Rusak Kemurnian Suara Pemilih, Istri Mendes PDT Batal Jabat Bupati Serang
Jakarta (Kastanews.com)- Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Ratu Rachmatu Zakiyah di Pemilihan Kepala Daerah
Pramono Tanggapi Pengunduran Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
JAKARTA (Kastanews.com)- Gubernur Jakarta Terpilih Periode 2025-2030, Pramono Anung menanggapi pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang semula akan
Putusan MK Dinilai Jadi Momentum Berakhirnya Politik Dinasti Jokowi
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Pengamat politik, Ubedilah Badrun menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) bisa menjadi momentum berakhirnya dinasti politik
Andika-Hendrar Ajukan Permohonan Sengketa Pilkada Jateng ke Mahkamah Konstitusi
JAKARTA (Kastanews.com)- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 1, Andika M. Perkasa-Hendrar Prihadi mengajukan permohonan sengketa hasil suara Pilkada Provinsi Jawa Tengah (Jateng)
MK Terima 209 Permohonan Perselisihan Terkait Pilkada 2024
JAKARTA (Kastanews.com)- Sejumlah pihak terus mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024. Hingga hari ini, Selasa (10/12/2024) gugatan yang telah
MK Tegaskan Orang Tua yang Culik Anak Kandung Bisa Dipidana
JAKARTA (Kastanews.com)- Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan orang tua yang melakukan pengambilan paksa atau penculikan terhadap anak kandung bisa dipidana. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Pasal
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Kaesang Tak Bisa Maju di Pilkada 2024
JAKARTA (Kastanews.com)- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut DPR batal mengesahkan RUU Pilkada, soal batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada.
Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Konsultasi ke DPR
JAKARTA (Kastanews.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat dukungan dalam Pilkada 2024. Namun, KPU secara prosedur harus berkonsultasi
