JAKARTA (Kastanews.com): Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyayangkan tidak adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat terkait penonaktifan 7,3 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional
Tag: DPR RI
Publik Diimbau Tak Hakimi Proyek Penulisan Ulang Sejarah
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan tak akan menunda maupun menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Ia justru akan melakukan uji publik terhadap materi yang
Hukuman Mantan Ketua DPR terkait Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Dipotong Jadi 12,5 Tahun
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Hukuman mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP dipotong dari 15 menjadi 12 tahun enam bulan (12,5 tahun). Mahkamah
DPR Tanggapi Wacana Jawa Barat Dimekarkan Jadi Lima Provinsi
JAKARTA (Kastanews.com)- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai tak ada urgensinya Jawa Barat dimekarkan menjadi lima provinsi. Sebaliknya, dia mendukung
Pemberdayaan Diharap Bantu Perempuan Korban Pinjol Keluar dari Lingkaran Setan Himpitan Ekonomi
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti fenomena perempuan yang terjebak dalam praktik pinjaman online (pinjol), khususnya perempuan kepala keluarga. Ia mengatakan fenomena ini
Penghapusan SKCK Langkah Progresif Penegakan HAM
PADANG (Kastanews.com)- Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menilai usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diajukan pemerintah merupakan langkah progresif untuk penegakan
Panglima Diminta Tarik Prajurit yang Jabat di Luar 14 Pos K/L UU TNI
JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera menarik prajurit yang menduduki jabatan di
Golkar Pastikan Penunjukan Teddy Jadi Seskab Tak Langgar Aturan
JAKARTA (Kastanews.com)- Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menegaskan bahwa penunjukan Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) tidak melanggar aturan
Korupsi Luar Biasa dan Parah di Pertamina Harus Diusut Tuntas
JAKARTA (Kastanews.com)-Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya mengungkapkan, peristiwa “mega korupsi” yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah Pertamina mengindikasikan kalau fungsi pengawasan
RUU Perlindungan Guru untuk Masa Depan Pendidikan
JAKARTA (Kastanews.com)-Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba, mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Guru agar ada payung hukum yang memberikan kenyamanan dan keamanan
