Sinyal Pasar, Kepemimpinan Lemah, dan Awal Runtuhnya Narasi Dua Periode Prabowo

Sinyal Pasar, Kepemimpinan Lemah, dan Awal Runtuhnya Narasi Dua Periode Prabowo

Oleh: Irdam Imran *)

KASTANEWS.COM: Peringatan yang disampaikan lembaga pemeringkat global terhadap tata kelola fiskal Indonesia bukan sekadar urusan teknis keuangan. Ketika Moody’s Investor Service menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya neraca APBN, tetapi kualitas kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Moody’s menyoroti tiga hal utama: ketidakpastian kebijakan, membesarnya defisit akibat lonjakan belanja, dan proyek-proyek prioritas yang menyedot anggaran di tengah pendapatan yang tidak tumbuh sebanding. Dalam bahasa pasar, ini adalah tanda bahwa pemerintahan kehilangan kredibilitas fiskal. Bukan karena Indonesia bangkrut, tetapi karena arah kebijakan dianggap semakin sulit diprediksi.

Pasar keuangan global sangat sensitif terhadap satu hal: kepastian dan rasionalitas kebijakan. Ketika pemerintahan Prabowo-Gibran memulai periode kekuasaannya dengan kebijakan belanja besar, ekspansi program populis, dan narasi politik yang tidak diimbangi disiplin fiskal, pasar merespons dengan kehati-hatian. Itulah sebabnya IHSG tertekan, rupiah goyah, dan arus modal menjadi lebih defensif.

Namun implikasi terpenting dari sinyal ini bukan hanya ekonomi. Ia langsung memukul jantung proyek politik paling ambisius dari rezim ini: narasi Prabowo dua periode.

Mengapa Pasar Tidak Percaya pada Duet Prabowo–Gibran

Dalam politik modern, legitimasi kekuasaan tidak hanya datang dari suara rakyat, tetapi juga dari kepercayaan pasar dan investor global. Negara dengan defisit besar dan kebijakan tidak stabil akan menghadapi kenaikan biaya utang, pelemahan mata uang, dan tekanan fiskal. Semua itu membuat pemerintah sulit membiayai ambisi pembangunan dan program sosial.

Di sinilah masalah utama muncul: Gibran adalah simbol instabilitas politik dan moral konstitusional. Sejak awal, legitimasi wakil presiden ini berdiri di atas fondasi putusan Mahkamah Konstitusi yang dipersepsikan publik dan dunia internasional sebagai hasil konflik kepentingan dan manipulasi kekuasaan. Pasar global membaca ini bukan sebagai dinamika politik lokal, melainkan sebagai indikasi melemahnya rule of law.

Ketika Moody’s berbicara tentang governance risk dan ketidakpastian kebijakan, yang mereka maksud bukan hanya APBN. Mereka berbicara tentang sistem kekuasaan yang tidak stabil dan mudah dipolitisasi oleh kepentingan keluarga dan oligarki.

Karena itu, selama Gibran tetap berada di jantung kekuasaan, risiko politik Indonesia akan selalu dipandang tinggi, berapa pun janji stabilitas yang diucapkan Prabowo.

Pasar Global dan Elit Politik Membaca Sinyal yang Sama

Dalam sistem demokrasi elektoral, dua periode hanya mungkin jika periode pertama dianggap sukses dan stabil. Namun, ketika lembaga pemeringkat global sudah memberi sinyal negatif di tahun-tahun awal pemerintahan, itu berarti modal politik Prabowo untuk memperpanjang kekuasaan mulai tergerus dari sekarang.

Elit politik di Senayan, pelaku pasar, dan mitra internasional membaca pesan yang sama:

Jika duet Prabowo–Gibran terus dipertahankan, risiko ekonomi dan politik akan semakin mahal.

Karena itu, mulai muncul wacana baru yang sebelumnya tabu:
“Prabowo dua periode, tapi tanpa Gibran.”

Bukan karena Prabowo ingin begitu, tetapi karena sistem dan pasar akan memaksanya.

Kesimpulan: Sinyal Pasar adalah Awal Perubahan Politik

Penurunan outlook oleh Moody’s bukan hanya soal rating utang. Ia adalah alarm politik. Alarm bahwa struktur kekuasaan yang dibangun lewat nepotisme, manipulasi konstitusi, dan kebijakan populis tanpa disiplin fiskal tidak bisa bertahan lama di dunia yang terhubung oleh pasar global.

Jika Prabowo ingin menyelamatkan peluang dua periode, satu hal menjadi semakin jelas:
beban politik dan ekonomi bernama Gibran harus dilepaskan.

Karena di mata pasar dan dunia, stabilitas Indonesia tidak akan pernah kredibel selama simbol dinasti dan penyimpangan konstitusi masih bercokol di puncak kekuasaan.

Dan ketika pasar sudah memberi peringatan, sejarah menunjukkan:
politik selalu menyusul.

*Penulis adalah : Mantan Birokrat Parlemen Senayan 1992-2018; Alumni Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Politik Unas 2007
Aktivis Partai Ummat- Indonesia

ilustrasi foto Ai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *