Jakarta (Kastanews.com)- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bersama tiga menteri dan dua pimpinan lembaga meluncurkan dan mensosialisasikan implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian atau Lembaga atau SIMBARA.
Menteri dan pimpinan lembaga tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, serta Jaksa Agung ST. Burhanuddin.
Dihadiri pula Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Suswantono, serta Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata.
“Hari ini kita melakukan launching yang kedua, di mana sistem informasi mineral dan batu bara antar pemerintahan diperluas untuk komoditas nikel dan timah,” kata Sri Mulyani dalam acara yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7).
Sri Mulyani menuturkan, melalui sistem ini, pemerintah bekerja secara rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan tentunya sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka.
“10 sistem disimplifikasi menjadi satu sistem 50 dokumen dalam hal ini dikoordinasikan satu pintu pengawasan terpadu dan juga untuk enforcement terhadap policy-policy spesifik, seperti domestic market obligation,” ujarnya.
Senada, Menteri ESDM Arifin Tasrif berharap, SIMBARA dapat memberikan dampak positif, bukan hanya pada optimalisasi penerimaan negara tapi juga dalam mewujudkan ekoistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, sejatinya pada 2022, pemerintah memang telah melakukan launching SIMBARA untuk pertama kalinya. Namun pada waktu itu, SIMBARA hanya digunakan untuk menatausahakan dan menatakelolakan proses pengusahaan batu bara.
Lanjut Isa, SIMBARA kemudian menempuh perjalanan dan evolusi secara terus-menerus. Pemerintah melakukannya secara terencana dan sistematis.
Isa menuturkan, pada tahap pertama, yaitu 2021, integrasi difokuskan pada proses bisnis penjualan ekspor komoditas batu bara yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang pada waktu itu adalah LNSW, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran.
“Di tahap kedua, pada 2022 telah di launch, dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kementerian Perhubungan pada 38 pelabuhan dan perluasan untuk penjualan batu bara di dalam negeri,” ujar Isa.
Dan di tahap ketiga, sambungnya, pada 2023 telah dilakukan integrasi penuh seluruh 57 pelabuhan yang melayani pengapalan dan pelayarannya minerba, khususnya batu bara, dengan membutuhkan sistem INAPORTnet pada Kementerian Perhubungan dengan SIMBARA.
Dan selanjutnya, kata Isa, tahun ini pemerintah melakukan penambahan integrasi sistem SINAS di Kementerian Perindustrian untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis hilirisasi di smelter.
“Di tahun-tahun yang akan datang, kita akan terus mengembangkan dan memperbaiki SIMBARA, termasuk untuk komoditas lainnya, seperti bauksit, emas, dan tembaga,” tutur Isa.(rah)
