TANAH DATAR (Kastanews.com): Anggota Komisi XIII DPR RI Shadiq Pasadigoe menyerukan aksi kolektif lintas lembaga, adat, dan agama untuk memutus rantai kekerasan yang kian mengkhawatirkan. Hal tersebut disampaikan Shadiq di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatra Barat (Sumbar).
“Ini bukan hanya soal rumah tangga atau persoalan internal keluarga. Ini soal hak hidup, hak dilindungi. Jika kita membiarkannya, maka kita semua ikut bersalah,” tegas Shadiq salam kunjungan ke daerah pemilihan, di Tanah Datar, Sumbar, Minggu (13/7/2025).
Shadiq menyebut, gelombang kasus pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pembunuhan yang melibatkan perempuan dan anak sebagai darurat kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Dhamasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawah Lunto, dan Kota Solok) itu menilai kehadiran negara di akar rumput masih jauh dari cukup. Salah satu langkah strategis yang ia dorong adalah penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga ke tingkat daerah.
“Korban sering kali merasa takut, malu, dan tak punya tempat untuk bersandar. Kita harus memastikan LPSK hadir lebih dekat, lebih cepat, dan lebih sigap,” ujarnya.
“Sudah terlalu lama korban menunggu keadilan. Kita butuh kerangka hukum yang kuat untuk memberi rasa aman dan sanksi tegas bagi pelaku,” kata Shadiq.
Shadiq tak hanya berbicara dari sudut pandang hukum positif. Ia menyentuh akar kultural dan nilai spiritual yang telah lama menjadi perekat sosial masyarakat Minangkabau.
“Islam, adat, dan konstitusi sepakat bahwa perempuan dan anak harus dilindungi. Jika semua sistem nilai ini kita hidupkan, maka Sumatra Barat bisa jadi pionir perlindungan perempuan dan anak berbasis budaya dan agama,” urainya.
Mengakhiri kunjungan, Shadiq menekankan bahwa pembiaran terhadap kekerasan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan soal politik. Ini soal nurani. Kita tak cukup hanya marah di media sosial. Kita harus bergerak, mengadvokasi, dan melindungi mereka yang paling rentan,” tegasnya. (Nasrul/*)
