JAKARTA (Kastanews.com): Anggota Komisi XIII DPR RI, M Shadiq Pasadigoe, menilai anggaran Kementerian Hukum dan HAM terlalu kecil. Ia mendesak negara memberikan perhatian serius terkait hak-hak narapidana.
“Kementerian HAM termasuk kecil anggarannya. Kalau (Kementerian) PU mendapat Rp1 triliun untuk jalan tol, hasilnya terlihat jelas. Tapi untuk HAM Rp1 triliun, dampaknya baru terasa 2–3 tahun kemudian,” kata Shadiq dalam Rapat Kerja dengan Menteri HAM Natalius Pigai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ia mendorong agar anggaran Kementerian HAM ditingkatkan dan diprioritaskan di antara program-program strategis. Shadiq menekankan pentingnya fokus pada UU No. 39 Tahun 1999 tentnag HAM serta ratifikasi konvensi internasional.
Selain itu, legislator Partai NasDem itu menyoroti hak narapidana yang kerap mendapat keluhan masyarakat.
“Banyak yang meminta prioritas agar bisa mengunjungi istrinya atau sebaliknya. Jika memungkinkan, hal ini sebaiknya dilegalkan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung terkait pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana yang sudah menikah. Shadiq berharap perhatian terhadap hak narapidana berjalan seiring dengan peningkatan anggaran, agar program-program HAM dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Banyak masukan dari masyarakat tentang hak asasi kebutuhan biologis dari narapidana di LP. Itu perlu dapat perhatian juga dari Kementerian HAM. Ada orang yang minta tolong kepada kami, tolong dikasih prioritas bagaimana dia bisa mengunjungi istrinya atau istrinya datang ke penjara, kalau bisa ini dilegalkan,” tukasnya. (rls/*)
