JAKARTA (Kastanews.com): Lembaga negara tak menggunakan kekuasaanya untuk kepentingan tertentu. Lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan ‘hajat hidup rakyat secara keseluruhan.
Hal demikian disampaikan Presiden Keenam Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangannya, Minggu (19/2).
Pernyataan SBY tersebut menyikapi polemik sistem proporsional terbuka atau tertutup pada Pemilu 2024. Dia juga menegaskan, mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan kebijakan biasa. Rakyat harus dilibatkan secara aktif.
“Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat. Mengatakan “itu urusan saya dan saya yang punya kuasa”, untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak,” ungkap SBY.
Ditambahkan SBY, Indonesia menganut sistem demokrasi. Sehingga, pelibatan masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan dalam menentukan sistem mana yang akan digunakan.
“Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan,” tegasnya.(rls/*)
