JAKARTA (Kastanews.com)- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, menilai ada unsur kelalaian Pertamina dalam kasus kebakaran di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, ada kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan depo dan kilang Pertamina. Insiden kebakaran Depo Plumpang bukan yang pertama. Sebelumnya insiden serupa juga terjadi di Kilang Balongan, Cilacap, serta Balikpapan.
“Dvisi pemeliharaan dan perawatan itu bagaimana mekanisme kerjanya? Saya melihat ada yang tidak sigap dan tidak cepat dalam hal ini,” tegas Rudi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Direksi Pertamina, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (16/3).
Setelah kejadian kebakaran di Depo Plumpang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberhentikan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), Sunardi. Rudi memandang keputusan itu bagian dari hukuman (punishment) terhadap direksi yang dinilai tidak bisa bekerja maksimal.
“Karena itu, saya lihat Pak Menteri (BUMN) Erick Thohir memberhentikan salah satu direktur, apakah itu yang bertanggung jawab atas insiden Plumpang, ya memang ada Punishment-kan,” tukasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu juga meminta agar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menempatkan orang-orang yang punya sumber daya manusia yang bagus dan serius menjaga aset vital negara.
“Mulai level general manager, manager, sampai karyawan harus orang yang paham tentang pemeliharaan dan perawatan aset kilang,” pungkas Rudi. (dis/*)
