CIREBON (Kastanews.com): Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengatakan rencana pembangunan PLTU seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk pemerataan persebaran energi, terutama listrik.
Menurut Rudi, kebijakan pemerintah untuk membuat pembangkit listrik yang green energy sebenarnya sangat baik. Namun, analisa lingkungan terkait dampak-dampak juga perlu diperhatikan.
“Satu sisi harus dilihat di Jawa ini kan daya listrik sangat banyak, beda dengan Sumatra Utara yang sering mati lampu gitu kan, kekurangan energi,” ujar Rudi saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meninjau progres pembangunan PLTU Unit 2 1000 MW, di Cirebon, Jawa Barat, Jumat, (17/2).
Dalam kunjungan ini Komisi VII DPR bersama mitra kerja yakni PT Cirebon Electric Power dan PT PLN membahas kemungkinan PLTU Unit 1 660 MW dipensiun dini, setelah PLTU 1000 MW beroperasi.
“Apakah tidak sebaiknya planning pembangunan pembangkit itu diutamakan ke pulau Sumatra dulu. Sehingga tidak sia-sia ada pembangkit yang sudah berjalan, masih usia remaja, tapi dipensiunkan,” ungkap Rudi.
Legislator Partai NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu menjelaskan bahwasanya pembangunan PLTU baru dan mematikan PLTU yang usianya masih remaja di Pulau Jawa, terkesan membuang investasi belaka. Sehingga perlu dipertimbangkan ulang mengenai roadmap dalam pembangunan PLTU.
“Itu tadi saya pertanyakan ke Kementerian SDM dan PLN agar planning-nya harusnya di Sumatra. Ini investasi yang green energy, di Jawa juga termasuk pembangkit surplus energi, ini yang harus dipikirkan ulang. Jadi kita harus memberikan suplai energi ini ke seluruh wilayah dari Sumatra sampai Papua. Jawa ini surplus. Jadi pikirkan juga yang belum punya energi,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
