JAKARTA (Kastanews.com)- Ketua DPR Puan Maharani kembali angkat bicara terkait usulan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Petisi 100 soal pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, usulan itu bisa diproses dengan ditunjukan bukti bila Jokowi melakukan pelanggaran hukum.
“Untuk pelaksanaan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain sebagainya,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).
Kendati demikian, Puan tak melarang kelompok masyarakat yang ingin melayangkan aspirasi kepada DPR. Hanya, ia mengingatkan sebuah usulan perlu disertai dengan alasan urgensinya. “Ya aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya. Jadi kita lihat apa urgensi. Namun namanya aspirasi tetap harus kami terima,” ucap Puan.
Sebelumnya, sejumlah aktivis yang terganung dalam Petisi 100 mengeluarkan wacana pemakzulan Presiden Jokowi. Hal itu ia sampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud menegaskan, dirinya tak memiliki ranah dan kewenangan untuk mengurusi pemakzulan presiden.
Ia menegaskan, pemakzulan seorang presiden merupakan ranah partai politik (parpol) dan DPR. Pernyataan itu, Mahfud lontarkan kembali untuk menjawab pertanyaan sikap dirinya atas usulan pemakzulan yang disampaikan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Petisi 100 saat audiensi di kantor Kemenko Polhukam 9 Januari 2024.
Melalui akun Instagramnya @mohmahfudmd, ia memposting ulang video wawancaranya dengan awak media usai menjamu aktivis Petisi 100 di kantornya, seperti Faizal Asegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto.
Dalam video itu, ia mengaku mendapat usul agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan. Kepada Mahfud, Petisi 100 tak ingin gelaran Pemilu 2024 ada Jokowi. Merespon itu, Mahfud menegaskan urusan pemakzulan bukan ranahnya Menko Polhukam.
“Ada juga mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka sudah sampaikan ke beberapa kesempatan, dan itu urusannya parpol dan DPR. Bukan Menkopolhukam,” terang Mahfud dalam video wawancara yang diunggah dan dikutip, Senin (15/1/2024).
Mahfud menerangkan, pemakzulan presiden bisa terjadi bila 1/3 dari jumlah anggota DPR mengusulkan hal tersebut. Kemudian, akan dilakukan sidang oleno. “Kalau 2/3 hadir sidang pleno, bisa jalan. Kalau 2/3 setuju pemakzulan, bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua, memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu,” tuturnya.
Kendati demikian, Mahfud meyakini, proses pemakzulan Jokowi itu akan berjalan lama. Setidaknya, ia sangat yakin, proses pemakzulan itu tak bisa selesai sebelum pemungutan suara rampung pada 14 Februari 2024. “Itu enggak bakalan selesai setahun kalau situasinya begini. Paling tidak, tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai Itu lama, ada sidang pendahuluan, sidang apa di DPR,” terang Mahfud.(rah)
