JAKARTA (Kastanews.com)- Prancis meminta Apple segera menarik semua model iPhone 12 dari pasar di negaranya, lantaran dianggap memancarkan radiasi elektromagnetik di atas ambang batas yang diizinkan Uni Eropa.
“ANFR mengharapkan Apple mengerahkan segala cara yang ada untuk mengakhiri ketidakpatuhan. Kegagalan untuk bertindak akan mengakibatkan penarikan peralatan yang telah tersedia bagi konsumen,” kata Badan Frekuensi Nasional Prancis ANFR pada Selasa, waktu setempat, dikutip dari Russian Today.
Menurut regulator, pengujian di laboratorium terakreditasi menunjukkan bahwa ponsel tersebut melebihi nilai tingkat penyerapan spesifik (SAR) yang diamanatkan oleh Uni Eropa, yaitu empat watt per kilogram (W/kg), ketika dipegang di tangan atau di dalam celana saku.
Kemudian, ketika ponsel berada di dalam saku jaket atau tas yang berjarak setidaknya 5 mm, berada dalam batas 2 W/kg. Apple harus segera menghentikan penjualan iPhone 12 di Prancis dan mendapatkan persetujuan ANFR jika melakukan pembaruan untuk memastikan kepatuhan. Inspektur ANFR telah diberi wewenang untuk memeriksa semua saluran distribusi di Prancis untuk perangkat terlarang tersebut.
IPhone 12 diperkenalkan pada Oktober 2020 dan terus menjadi populer karena harganya yang lebih murah dibandingkan model berikutnya. Apple mengatakan model tersebut memiliki SAR sebesar 0,99 W/kg bila diukur dengan standar Uni Eropa.
Sebelumnya pada Selasa, Apple yang berbasis di California mengumumkan jajaran perangkat iPhone 15, yang dilengkapi konektor USB-C untuk mematuhi mandat Uni Eropa yang diadopsi pada 2022. Komisi Komunikasi Federal AS belum mengomentari pengumuman Prancis tersebut FCC memiliki batas SAR sebesar 1,6 W/kg.
Tindakan keras terhadap radiasi iPhone di Prancis merupakan kabar buruk bagi Apple. Pekan lalu dilaporkan Tiongkok telah melarang pegawai pemerintah membawa iPhone atau perangkat asing lainnya ke kantor atau menggunakannya untuk tujuan kerja.
Para pejabat Rusia juga disarankan untuk berhenti menggunakan iPhone pada bulan Juli, sementara industri militer negara langsung melarangnya karena alasan keamanan. Belakangan pada bulan yang sama, gugatan class action di Inggris menuduh perusahaan yang berbasis di AS tersebut melakukan perilaku monopoli terkait biaya yang dibebankan oleh toko aplikasi.(rah)
