JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar permainan data bantuan sosial (Bansos) fiktif. Sebab data bansos fiktif telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Dalam unggahan di media sosial pribadinya @riekediahp, Rieke mengungkap data mencengangkan terkait jumlah penerima bansos fiktif yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
“Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara” kata Rieke Diah Pitaloka, Kamis (7/8/2025).
Rieke menyebut pada 2021, tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp126 triliun per tahun. Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif.
“Saat itu diyatakan data fiktif dihapus. Pertanyaannya, kemana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut? Saya mengapresiasi Presiden Prabowo yang mendukung penuh kepada PPATK untuk membongkar adanya indikasi permainan data bansos fiktif yang terkorelasi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, korupsi dana bansos yang diendapkan di beberapa rekening,” ujarnya.
Pada Sabtu, 5 Juli 2025, PPATK mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos. Kemudian pada Senin, 7 Juli 2025 PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme.
“Bansos terdiri dari berbagai program. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp3,6 juta/tahun/orang. Artinya, setiap orang menerima Rp6 juta/tahun,” ujar Rieke.
Bila didasarkan atas data yang dilansir PPATK 2025 yaitu 10 juta data fiktif kemudian dikalikan Rp6 juta per tahun, artinya total Rp60 triliun uang negara yang dialirkan ke rekening fiktif atau bukan penerima bansos.
“Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja. Padahal ada juga subsidi energi (listrik, BBM dan Gas), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni dan pupuk gunakan basis data yang kurang lebih sama dalam penyalurannya,” katanya.
Rieke menyebut PPATK mengungkap ada sekitar 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara digunakan untuk mengendapkan Rp2,1 triliun dana bansos.
Rieke mendukung Presiden Prabowo untuk benahi data dasar negara yang akurat, actual, dan relevan. “Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi,” ucapnya.(rah)
