JAKARTA (Kastanews.com)– Pemerintah memutuskan untuk menaikkan alokasi pupuk subsisdi tahun ini dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Berdasarakan laporan Pupuk Indonesia, per 30 November 2024, realisasi penyaluran pupuk subsidi mencapai sebesar 6,7 juta ton dari alokasi 9,55 juta ton dengan nilai kontrak yang telah disepakati sebanyak 7,54 juta ton di 2024.
“Realisasi dari kontrak penyaluran telah mencapai 88,9%. Pupuk subsidi yang telah disalurkan terdiri dari 3.406.119 ton pupuk Urea, 3.260.795 ton pupuk NPK, dan 40.148 pupuk Organik,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, dikutip Kamis (5/12/2024).
Sementara, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran pupuk subsidi. Dia juga mendukung inisiatif pemerintah yang akan menyederhanakan regulasi dan menegaskan kembali pentingnya modernisasi, dan kolaborasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Tak hanya itu, pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran. Salah satu upaya penting dalam hal ini yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform terintegrasi dan real time.
“Misalnya, integrasi data dan sistem Kementerian Pertanian dengan Pupuk Indonesia melalui aplikasi i-Pubers. Dengan i-Pubers, kini petani dapat menebus pupuk subsidi dengan KTP saja,” kata dia.
Di samping itu, saat ini implementasi aplikasi i-Pubers sudah mencapai 100% secara nasional. Sebelum menebus pupuk, petani harus memenuhi syarat sebagai penerima pupuk subsidi berdasarkan Permentan, dan terdaftar dalam e-RDKK Kementerian Pertanian.
Di samping itu, Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia akan terus melakukan sosialisasi untuk akselerasi penyaluran pupuk subsidi.(rah)
