JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan sejumlah kepala daerah usai kantornya ‘digeruduk’ Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Dalam pertemuan itu, Menkeu Purbaya mengaku membahas rencana penyesuaian anggaran daerah. Para gubernur yang tergabung dalam APPSI protes pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD).
Menkeu mengatakan, sebagian besar gubernur memang menyatakan keberatan atas pemotongan anggaran yang direncanakan pemerintah pusat. “Kalau semua orang angkanya dipotong ya pasti semuanya nggak setuju. Itu normal, cuman kita lihat aja gimana,” ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menilai ketidaksepakatan tersebut wajar, namun Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif di tingkat daerah. “Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana sini,” katanya
Disebutkan juga olehnya bahwa semua kepala daerah menyampaikan dengan adanya pemotongan TKD, banyak yang meminta agar semua ditanggung pusat termasuk gaji pegawai.
“Kalau dia mah minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang, ya pasti saya nggak bisa,” ucap Purbaya.
Sambung Purbaya menambahkan, pemerintah akan tetap meninjau kondisi keuangan negara sebelum memutuskan langkah lebih lanjut. Ia juga meminta pemerintah daerah (Pemda) memperbaiki terlebih dahulu kinerja belanja yang selama ini dicap kurang bagus.
“Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti. Kalau ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax-nya udah bagus, Bea Cukainya nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor, harusnya naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi,” jelasnya.
Meski begitu, Purbaya menegaskan dirinya tetap fokus menjaga sustainabilitas kebijakan fiskal, dan tidak ingin terburu-buru menambah belanja daerah sebelum kondisi pendapatan negara membaik. Dalam pertemuan itu, Purbaya juga menerima ‘oleh-oleh’ langsung dari Kalimantan Utara mengenai kebutuhan infrastruktur dasar.
“Dia bilang tempatnya nggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia. Tempat rumahnya Malaysia semua, karena nggak ada jembatan ke Indonesia. Saya bilang, yaudah nanti saya minta PU (Kementerian Pekerjaan Umum) untuk bangun,” ujarnya.
Menurut Purbaya, pembangunan jembatan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian PU, dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp100 hingga Rp150 miliar.
“Dia bilang 100–150 miliar, tapi kan saya nanti tanya PU-nya berapa. Kira-kira segitu, ancar-ancarnya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diputuskan sebesar Rp693 triliun. Jumlah itu sudah ditambah dari sebelumnya Rp650 triliun, namun masih lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.(rah)
