JAKARTA (Kastanews.com)- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyangkal wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024. Pernyataan itu merespons anggapan wacana pembentukan KIM Plus untuk menjegal Anies.
Ia menegaskan, KIM ingin membangun sistem politik yang guyub. “Saya masih coba memahami bagaimana cara menjegalnya gitu ya. Tapi yang namanya kita berpolitik kan kita berpolitik ingin guyub ya, ingin guyub, ingin maju,” tutur Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Menurutnya, demokrasi haruslah hidup. Eddy pun meyakini, masih ada peluang munculnya poros lain di Pilgub Jakarta meskipun ada KIM Plus. “Demokrasi juga harus tetap hidup. Jadi peluang bagi terciptanya dua pasangan calon untuk berlaga baik di Jakarta maupun di Jawa Barat, ya saya kira itu tetap terbuka, terbuka luas ya,” terang Eddy.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sinyal pihaknya akan mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan Dedi Mulyadi di Jawa Barat. Hal ini dinilai menjadi sinyal serius wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat keputusan yang diambil Partai Golkar menjadi win-win solusi partai-partai di KIM, termasuk Partai Gerindra. Menurutnya, parpol KIM ingin sapu bersih di basis pemilih besar seperti di Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Banten.
“Maka ada kompromi-kompromi partai KIM ya untuk mengusung kandidat-kandidat tertentu dan akhirnya kita sudah mulai mendapatkan sedikit gambaran ya, karena pada akhirnya Dedi Mulyadi yang akan diusung di Jabar oleh KIM, sedangkan Ridwan Kamil akan dikaji (di Jakarta lagi) seperti itu,” ujarnya, Sabtu (3/8/2024).
Menurut Ujang, jika wacana itu terlaksana maka Ridwan Kamil berpotensi melawan Anies Baswedan di Jakarta. “Kalau skema KIM Plus itu jadi yang diucapkan oleh Dasco, maka ya Nasdem bisa gabung KIM, PKB bisa gabung KIM. PKB kan bisa diajak dengan skema KIM, kalau itu terjadi ya Anies nggak bisa berlayar, Anies tidak akan dapat dukungan partai,” tutur Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu.
Ujang menambahkan posisi Anies bisa terpental karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mendapat dukungan 20% dari suara partai. Artinya, hanya tersisa PKS dan PDIP.(rah)
