JAKARTA (Kastanews.com)- Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Dr. Nurlaela Syarif menekankan pentingnya kesempatan berkarier yang sama bagi perempuan.
Demikian disampaikan Peraih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta, itu dalam forum diskusi bersama Beyond Borders Indonesia, baru-baru ini.
Sebagai komunitas yang memberi perhatian terhadap isu-isu pembangunan di perbatasan NKRI, Beyond Borders Indonesia menyelenggarakan diskusi bersama DR. Sari Wattimena dan Dr. Nurlaela Syarif.
Nurlaela masih melihat adanya ketimpangan gender yang terjadi di wilayah Maluku Utara. Dia menilai bahwa Maluku Utara masih menganut budaya patriarki, sektoral, sehingga kesempatan itu lebih terbuka kepada laki-laki.
“Perspektif leadership misalnya, dari 46 OPD partisipasi di bidang lingkup pemerintahan masih minim perempuan. Hal tersebut menjadi “mindset” yang perlu dirubah, karena fasilitas ruang dan kesempatan masih luas,” kata Nurlaela, Rabu (3/7).
Menurut dia perempuan yang berkarier di dunia politik sampai saat ini juga belum merata dan masih terbatas jumlahnya. “Hal ini menjadi tantangan apalagi masih ada pemikiran bahwa perempuan tidak bisa memimpin karena wilayah Maluku Utara adalah wilayah kesultanan,” kata dia.
Untuk meningkatkan peran para perempuan dalam pembangunan di Wilayah Maluku Utara menurut dia salah satu titik tekannya adalah pentingya kolaborasi lintas sektor yang diawali dengan aksi mindset membuka ruang dan kesempatan untuk peran perempuan.
Pasalnya Nurlaela melihat isu besar yang terjadi di Maluku Utara adalah keterwakilan, perlindungan dan pemberdayaan, hingga pengetahuan dan ekonomi.
“Isu besar ini jika pembangunannya disinergikan akan berdampak pada pembangungan yang berkelanjutan sesuai dengan misi Maluku Utara menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.
Untuk itu Nurlaela menekankan pentingnya semangat saling berbagi gagasan, tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sebuah daerah. “Karena kesempatan ini tidak hanya membicarakan tentang isu gender namun juga tentang isu Hak Asasi Manusia,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Dr. Sari Wattimena, menekankan pentingnya pembangunan untuk menyambut Indonesia Emas 2045 termasuk pembangunan perempuan di Indonesia Timur khususnya Provinsi Maluku Utara.
Menurut dia berdasarkan hasil pengukuran data statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai IKG nasional tahun 2020 bahwa kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 40 persen.
Dan berdasarkan pengalamannya sebagai konsultan yang pernah terlibat dalam beberapa riset dengan NGO International seperti USAID dan pertambangan di Wilayah Papua, menyimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan dari sudut pandang gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal, khususnya di Wilayah Timur Indonesia.
“Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil,” tutup dia. (RO/WH)
