JAKARTA (Kastanews.com): Komisi IX DPR RI kembali memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis, 15 Mei 2025. Salah satu suara paling lantang datang dari Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi. Legislator asal Dapil Jawa Timur VI ini menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja BPOM dalam mengawasi obat dan makanan di Indonesia.
“Jangan hanya sibuk di laboratorium! Masyarakat di lapangan sudah terpapar bahan kimia berbahaya. Mana keberpihakan kita terhadap rakyat?” tegas Nurhadi di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Dalam rapat yang juga membahas transparansi informasi publik dan regulasi internasional terkait obat dan bahan bakunya, Nurhadi menekankan pentingnya keberanian BPOM menindak tegas pelaku usaha yang membahayakan keselamatan publik.
“Kalau pengawasannya hanya formalitas, percuma kita punya BPOM! Ini bukan soal administratif, ini soal nyawa manusia!” seru Nurhadi, yang juga anggota Pokja Percepatan Eliminasi TBC DPR RI.
Ia juga mengingatkan BPOM agar tidak terjebak dalam rutinitas laporan dan rekomendasi teknis, tetapi harus tampil di garis depan sebagai pelindung masyarakat dari produk-produk berbahaya.
“Harus ada ketegasan! Jangan sampai masyarakat dijadikan kelinci percobaan karena lemahnya pengawasan!” ujar Nurhadi dengan nada tinggi.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI dan bagian dari pengawasan DPR terhadap kinerja lembaga teknis negara dalam menjamin kesehatan masyarakat. Selain BPOM, turut hadir para anggota Panja yang membahas strategi penguatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas di sektor obat dan makanan.
Nurhadi juga menantang BPOM untuk meningkatkan keterbukaan data serta menyederhanakan akses masyarakat terhadap informasi soal produk-produk berbahaya.
“Jangan sampai masyarakat lebih percaya akun TikTok daripada informasi resmi dari BPOM. Ini cermin bahwa komunikasi publik kita gagal total!”
Dengan nada tajam, ia menutup intervensinya: “Kalau memang tidak sanggup lindungi rakyat, lebih baik mundur saja!” pungkasnya. (Zal/*)
