JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi mendukung rencana pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Diharapkan pencabutan kebijakan tersebut dapat berdampak baik bagi perekonomian yang sempat tersendat.
“Kita sangat mendukung kebijakan yang diambil Pak Jokowi. Kita berharap kebijakan pemerintah untuk mencabut PPKM ini berdampak positif pada perputaran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (21/12).
Meski mendukung pencabutan PPKM, Nurhadi meminta kebijakan tersebut bisa dibarengi dengan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah mesti fleksibel dalam membuat kebijakan dan harus berdasarkan kondisi di lapangan.
“Tentu perlu ada evaluasi bertahap. Jadi untuk kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, kebijakan tidak boleh kaku,” ungkapnya.
Ia meyakini pemerintah tak asal dalam melempar wacana pencabutan PPKM. Rencana tersebut diyakini sudah melalui kajian matang.
“Pemerintah tentu sudah melakukan analisis yang matang sebelum memutuskan mengambil kebijakan,” imbuhnya.
Selain itu, Nurhadi juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada. Jangan sampai pencabutan PPKM membuat penyebaran Covid-19 kembali meningkat.
“Tetap waspada, bilamana terjadi peningkatan kasus covid-19 seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di Hari Natal dan tahun baru,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah berencana akan mencabut status PPKM. Pencabutan status PPKM akan dilakukan pada akhir tahun ini.
Langkah tersebut dilakukan mengingat situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah semakin landai. Kondisi kesehatan masyarakat juga dinilai kian membaik.
Itu terlihat dari data kasus harian yang hanya berada di kisaran 1.000 dalam sepekan terakhir. Angka tersebut sangat menurun drastis dari masa puncak penyebaran varian delta yang mencapai 56 ribu kasus per hari, dan omicron yang bahkan menyentuh 64 ribu kasus per hari. (medcom/*)
