JAKARTA (KASTANEWS.COM)- Musisi Kunto Aji mengaku heran dengan keputusan pemerintah yang hanya menonaktifkan sejumlah anggota DPR RI bermasalah, termasuk nama populer seperti Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga Ahmad Sahroni.
Kebijakan yang resmi berlaku sejak 1 September 2025 itu dinilai tidak cukup memberi solusi. Terlebih di tengah meningkatnya sorotan publik dan gelombang kritik dari masyarakat.
Menurut Kunto Aji, langkah menonaktifkan justru menimbulkan tanda tanya besar. Ia menilai, wakil rakyat yang terseret masalah seharusnya segera diganti agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR tidak semakin runtuh.
“Soal nonaktif itu, ternyata tidak ada sebenarnya, dan segala macamnya. Ya, harapan kita sih udah jelas tuntutan kita untuk diganti, dicopot,” kata Kunto di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).
“Kalau bisa ya mungkin dari partainya harus inisiatif dan pembenahan. Jadi ya itu masalah bahasa, ya gue ikutin berita dulu aja deh akhirnya gimana,” tambahnya.
Penyanyi 38 tahun tersebut menegaskan, seorang pejabat publik harus siap menanggung konsekuensi ketika ucapannya atau tindakannya melukai hati masyarakat. Ia tak menoleransi kesalahan meski banyak anggota dewan tersebut berasal dari latar belakang dunia hiburan.
“Ya konsekuensi, dengan apa yang mereka perbuat. Mau itu artis, mau itu siapa, sama aja sebenarnya. Udah jadi anggota dewan ya jadi anggota dewan,” jelasnya.
Selain menyentil DPR, Kunto juga menyoroti sejumlah musisi yang dinilai belum memanfaatkan platform mereka untuk menyuarakan kritik. Menurutnya, menyampaikan aspirasi tidak akan membuat musisi kehilangan pekerjaan maupun pendengar.
“Ada beberapa juga yang saya lihat masih takut-takut. Sebenarnya hanya, ya kita nggak akan kehilangan pekerjaan, kita nggak akan kehilangan pendengar, kita nggak akan kehilangan apa pun itu,” ujarnya.
“Yang jelas pemerintahan selalu silih berganti kok, jadi jangan takut. Justru ketika kamu berada di barisan yang benar,” tandasnya.
Pernyataan Kunto Aji ini semakin menambah sorotan publik terhadap polemik anggota DPR yang dinonaktifkan. Gelombang desakan agar mereka dicopot langsung dari kursi dewan terus bergulir, seiring meningkatnya kritik tajam di masyarakat.(rah)
