JAKARTA (Kastanews.com)- Partai NasDem berkomitmen untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai kebudayaan nusantara. Salah satu upaya nyata dengan mendorong pemerintah membawa pulang Prasasti Pucangan dari India.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Muhammad Farhan dalam Focus Group Discussion (FGD) Harmoni Budaya Indonesia bertajuk “Pentingnya Badan Budaya Untuk Partai Politik” di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).
“Memastikan agar pemerintah bisa segera mengembalikan dua prasasti yang sangat penting untuk sejarah Indonesia yang terbengkalai di luar negeri,” kata Farhan yang juga penggiat kebudayaan itu.
Farhan menekankan, NasDem akan terus mengawal dan mendorong pemerintah agar prasasti tersebut dapat kembali ke Indonesia serta masuk ke dalam agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri India beberapa waktu mendatang.
Upaya tersebut lanjut Farhan juga mendapat perhatian khusus dari Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dan sederet Anggota Fraksi NasDem di Komisi X DPR RI seperti Ratih Megasari Singkaru.
Prasasti Pucangan merupakan peninggalan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur yang dibawa Inggris untuk menjadi koleksi Royal Asiatic Society. Kini ia menjadi koleksi Indian Museum di Kolkata.
Selain Prasasti Pucangan juga ada prasasti tua dan berharga milik Indonesia yang dibawa ke Skotlandia oleh Lord Minto dan diupayakan untuk bisa dibawa pulang ke Indonesia.
Kegiatan FGD Harmoni Budaya Indonesia yang dipersembahkan Bidang Hubungan Sayap dan Badan DPP Partai NasDem bersama Forum Diskusi Denpasar 12 itu juga menyuguhkan pameran lukisan karya Sudjiwo Tedjo.
FGD dihantarkan langsung Ketua Bidang Perempuan dan Anak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Amelia Anggraeni.
Hadir pula sebagai narasumber, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP NasDem, Suyoto, dan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. Sementara itu Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, Hilmar Farid dan Sesepuh Kampung Riwil, Tatak hadir secara daring.
Badan Budaya Partai Politik
Dalam acara yang dimoderatori News Anchor Metro TV, Hamdan Alkafie itu Farhan juga menekankan dua aspek penting hadirnya Badan Budaya pada sebuah partai politik. Yakni membentuk karakter dan nilai-nilai dengan perspektif kebudayaan yang lebih luas tidak hanya sekadar pementasan pertunjukan.
Dalam kesempatan tersebut Rachmat Gobel menjabarkan Badan Kebudayaan tidak hanya sekadar menjadi atribut pemanis jargon politik belaka, tetapi menjadi medium yang dihidupi dan menghidupi kebudayaan.
Politisi asal Gorontalo itu menceritakan bagaimana kegelisahannya melihat perubahan nilai-nilai di masyarakat kala film dan sinetron luar menguasai layar kaca nasional pada medio 97.
Gobel kemudian memantik semangat para insan televisi nasional agar mencetak karya-karya terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan melalui Panasonic Gobel Award.
Pasalnya menurut Gobel kebudayaan merupakan salah satu harkat dan martabat bangsa yang harus dijaga. Berbagai media dan upaya hingga saat ini terus dia tempuh dalam rangka semangat menjaga kebudayaan Indonesia.
Di sisi lain Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, Hilmar Farid menyampaikan sejumlah penekanan seperti diperlukan adanya turunan mekanisme pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual publik.
Selain itu dia juga berharap NasDem dapat menjadi motor perlindungan warisan kebudyaaan dengan mendorong hadirnya tim ahli cagar budaya di masing masing daerah. Dia juga mendorong adanya perumusan kebijakan terhadap pembaruan UU Perfilman di tengah perkembangan arus informasi global.
Sesepuh Kampung Riwil, Tatak menyampaikan apresiasinya terhadap langkah NasDem melalui Lestari Moerdijat yang telah memberikan pendampingan bagi komunitasnya sehingga dapat menelurkan berbagai karya fenomenal bahkan viral di media sosial dan YouTube.
Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP NasDem, Suyoto menuturkan bahwa dibutuhkan sense kepedulian dalam merawat kebudayaan dengan memahami dan mempelajari kebudayaan tersebut secara komprehensif.
Menurut dia Badan Kebudayaan harus mampu menunjukkan keberpihakan dan keseriusan partai politik terhadap hal-hal yang sangat dekat di kehidupan masyarakat yakni kebudayaan dan berbagai pertunjukan seni. (WH)
